Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Boronadu
Rp. 500.000.000,00
Kecamatan Boronadu - Nias Selatan (Kab.)
Kecamatan Boronadu - Nias Selatan (Kab.)
LPSE Kabupaten Nias Selatan
LPSE Kabupaten Nias Selatan
Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Boronadu
Nilai Pagu Paket Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Boronadu Rp. 500.000.000,00
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||||
|
||||||
|
1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi<br/>
|
||||||
|
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
|
||||||
|
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Bangunan Gedung, Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya BG009 KBLI 41019 atau Konstruksi Gedung Lainnya BG009 KBLI 41019 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
|
||||||
|
4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):<br/> a) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan,atau<br/> b) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Bangunan Gedung, Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya BG009 KBLI 41019 atau Konstruksi Gedung Lainnya BG009 KBLI 41019 [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]<br/>
|
||||||
|
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
|
||||||
|
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
|
||||||
|
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
|
||||||
|
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
|
||||||
|
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)
|
||||||
|
11. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS<br/> Peserta menyampaikan laporan keuangan tahun 2022 melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:<br/> a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau<br/> b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan<br/> [tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan]<br/>
|
||||||
|
Persyaratan Kualifikasi Lain Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
|
Contoh Perusahaan Yang Memenuhi Kualifikasi
(Karena memiliki SBUJK BG009)
-
AJI KONSTRUKSI UTAMA
Kota Bekasi
-
INDORAYA NUSANTARA DJAYA
Kab. Bogor
-
GO WIJAYA UTAMA
Kota Balikpapan
-
CV. KENYAM PUTRA
Kota Adm. Jakarta Barat
-
CV. MASSA SARANA
Kota Pekan Baru
-
CV. OVAN PUTERA
Kota Serang
-
ENDO JAYA
Kota Surabaya
-
HARITA KARYA MANDIRI
KAB. REJANG LEBONG
-
SUKAMENANG PRATAMA
KAB. MUSI RAWAS
-
CV. KARYA GEMILANG
Kab. Tapin
-
SUSON SUMBER UTAMA
KAB. LEBAK
-
KARUNIA ILLAHI
Kab. Pandeglang
Syarat Tender Belum terpenuhi? Tenang, Kami bantu sampai bisa ikut tender, Mulai dari NIB, SKK Konstruksi, ISO, CSMS, SBU Konstruksi, SBU Non Konstruksi, Laporan Akuntan Publik, SBUJPTL, SIUJPTL, Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan (SKTTK) ESDM dll
Hubungi tim kami segera, supaya tidak gagal tender karena ketinggalan jadwal lelang/tender.
Detail Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Boronadu
Unit
LPSE Kabupaten Nias Selatan
Pagu
Rp. 500.000.000,00 (500,0 Jt)
Metode
Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tanggal
22-Juli-2023 s/d 27-Juli-2023
Satuan Kerja
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
K/L/PD
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan
Rencana Umum Pengadaan
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 42060038 | Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Boronadu | APBD |
- Peluang Proyek Instalasi Turbin Angin: Raih Proyek Energi Bersih 2025-2029
- Daftar Proyek Pengembangan Wilayah Terpencil 2025: Nilai Triliunan & Cara Ikut Tender
- Habibie Razak Terpilih Ketua BK Sipil PII 2025-2028 | Nakhoda Baru Insinyur Sipil Indonesia
- Peluang Tender Pengelolaan Kawasan Wisata: Raih Proyek Strategis Pariwisata 2025
- Tender Proyek Instalasi Sistem Monitoring: Strategi Menang Tender Bernilai Triliunan
- Tender Proyek Instalasi Jaringan Serat Optik: Panduan Lengkap dan Strategi Sukses
Lokasi Pekerjaan
Peta Kecamatan Boronadu - Nias Selatan (Kab.)
Tentang LPSE Kabupaten Nias Selatan
Nias Selatan (Nisel) adalah kabupaten di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Nias Selatan berada di Kecamatan Teluk Dalam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nias Selatan tahun 2021, penduduk kabupaten ini berjumlah 360.531 jiwa (2020), dengan kepadatan penduduk 145 jiwa/km2, dan pada pertengahan tahun 2024 berjumlah 369.370 jiwa.
Kabupaten Nias Selatan sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Nias. Status otonom diperoleh pada 25 Februari 2003 dan diresmikan pada 28 Juli 2003. Kabupaten ini terdiri dari 104 gugusan pulau besar dan kecil. Letak pulau-pulau itu memanjang sejajar Pulau Sumatra. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 kilometer, lebar 40 kilometer.
Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanabala (39,67 km²), Pulau Tanahmasa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). Tidak seluruh pulau berpenghuni. Masyarakat Kabupaten Nias Selatan tersebar di 21 pulau dalam delapan kecamatan.
Bupati adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Bupati Nias Selatan bertanggung jawab kepada gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Nias Selatan ialah Hilarius Duha, dengan wakil bupati Firman Giawa.
Mereka adalah pemenang pada Pemilihan umum Bupati Nias Selatan 2020, untuk periode tahun 2021-2024. Hilarius dan Firman dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pada 26 April 2021 di kantor gubernur Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Pelantikan ini merupakan periode kedua bagi Hilarius Duha sebagai bupati Nias Selatan.
Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 35 kecamatan, 2 kelurahan, dan 459 desa dengan luas wilayah mencapai 1.825,20 km² dan jumlah penduduk sekitar 360.683 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 198 jiwa/km².
Ekonomi di Kabupaten Nias Selatan terbagi ke dalam sejumlah sektor, dengan sektor pertanian dan perkebunan sebagai perekonomian tertinggi dan sektor industri kecil dan menengah sebagai sektor ekonomi yang terendah.
Pada 28 Maret 2005, gempa melanda Pulau Nias. Kekuatan gempa sebesar 8,7 skala Richter melumpuhkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. Dari data bupati Nias Selatan, tercatat sejumlah 5.845 rumah warga hancur, juga 274 tempat ibadah, 20 perkantoran, dan 217 bangunan sekolah di Kabupaten Nias Selatan. Sejumlah 138 orang meninggal dunia.
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!
Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi
Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.
Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?
-
01. Business Goal
Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.
- Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
- Kapan akan mengikuti tender
- Tender apa yang akan diikuti
-
02. Review kebutuhan teknis
- Data penjualan tahunan;
- Data kemampuan keuangan/nilai aset;
- Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
- Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
- Sertifikat ISO 37001 / Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001
- Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
-
03. Tenaga Ahli & Peralatan
Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi
Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan
Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)
-
04. Proses SBU
SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR
- BUJK Nasional
- BUJK PMA
- BUJK Asing
Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Duniatender.com Cek Proses SBU
-
05. Perusahaan Anda siap ikut tender
Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang
Cek Tender Sekarang!
