LPSE Badan Pusat Statistik: Struktur Tim dan Perannya

Ketika perusahaan ingin mencari peluang pengadaan di BPS, pertanyaan tentang LPSE Badan Pusat Statistik biasanya muncul bersamaan dengan pertanyaan lain: siapa yang mengelola sistem, siapa yang menangani proses pemilihan, dan kepada siapa penyedia harus merespons ketika ada kendala? Memahami struktur perannya membuat perusahaan tidak salah menghubungi unit atau pihak yang menangani suatu persoalan.

Banyak penyedia masih melihat LPSE hanya sebagai tempat mencari paket. Padahal, memahami lpse badan pusat statistik secara lebih menyeluruh juga berarti memahami hubungan antara layanan elektronik, unit pengadaan, pejabat pemilihan, dokumen tender, dan penyedia. Struktur tersebut menentukan jalur komunikasi yang tepat pada setiap tahap.

Pada BPS, pengelolaan pengadaan mempunyai dasar organisasi yang jelas. Informasi publik BPS juga menyediakan RUP, dokumen pengadaan, informasi penyedia, serta akses ke sistem elektronik. Karena itu, perusahaan dapat menggunakan struktur organisasi dan sumber informasi resmi tersebut untuk membaca proses pengadaan secara lebih terarah.

LPSE Badan Pusat Statistik Berada di Struktur Pengadaan BPS

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS menetapkan Biro Umum dan Hubungan Masyarakat sebagai salah satu unsur dalam Sekretariat Utama. Biro tersebut mempunyai tugas yang mencakup pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPS. Di bawahnya terdapat Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membina sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan, serta memberikan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan. Fungsi ini menunjukkan bahwa LPSE BPS berkaitan langsung dengan struktur pengadaan BPS, bukan unit yang berdiri tanpa hubungan dengan kegiatan pengadaan lainnya.

Struktur ini juga menjelaskan posisi lpse badan pusat statistik dalam konteks organisasi. Layanan elektronik berada dalam rangkaian fungsi pengadaan yang lebih luas. Jadi, perusahaan yang berinteraksi dengan sistem tetap perlu memahami bahwa ada unit dan pejabat lain dengan kewenangan berbeda.

Secara organisasi, Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Regulasi tersebut tidak merinci nama individu yang menjalankan setiap fungsi pada halaman organisasi yang tersedia untuk publik. Karena itu, lebih tepat membahas pembagian tanggung jawab berdasarkan fungsi, bukan menebak nama pejabat tertentu.

Bagi penyedia, informasi ini memberikan satu kesimpulan praktis. Ketika menghadapi persoalan pengadaan BPS, Anda perlu membedakan antara urusan layanan elektronik dan urusan substansi pemilihan. Pihak yang mengelola sistem belum tentu menjadi pihak yang menetapkan hasil pemilihan.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Pengadaan di BPS?

Pengadaan pemerintah memiliki beberapa peran yang saling berkaitan. Kamus Hukum LKPP mendefinisikan LPSE sebagai layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Kamus yang sama juga membedakan PA, KPA, PPK, UKPBJ, Pokja, Pejabat Pengadaan, dan penyedia berdasarkan fungsi masing-masing.

Struktur tersebut membantu menjelaskan mengapa satu masalah tidak selalu diselesaikan melalui LPSE. Gangguan akses sistem merupakan persoalan layanan elektronik. Pertanyaan mengenai isi dokumen pemilihan atau evaluasi penawaran berada dalam ranah proses pemilihan. Sementara persoalan pelaksanaan kontrak mempunyai hubungan lebih dekat dengan pihak yang berwenang dalam kontrak.

Dalam konteks lpse badan pusat statistik, pemetaan pihak seperti ini membantu penyedia memahami siapa yang perlu dihubungi berdasarkan jenis persoalan. Kesalahan memilih jalur komunikasi dapat membuat perusahaan membuang waktu ketika suatu tahapan pengadaan memiliki batas waktu tertentu.

Untuk penyedia, manfaat paling besar adalah mengetahui jalur komunikasi. Jangan mengirimkan semua pertanyaan ke kanal yang sama tanpa melihat jenis persoalannya. Identifikasi dahulu apakah masalah menyangkut sistem, pemilihan, atau kontrak.

Peran Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam LPSE BPS

Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 memberikan gambaran paling jelas mengenai posisi organisasi. Bagian Pengadaan Barang/Jasa tidak hanya menjalankan pengadaan, tetapi juga mengelola layanan pengadaan secara elektronik, membina sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan, serta memberikan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis.

Struktur ini mempunyai implikasi terhadap cara pengadaan dikelola. Layanan elektronik tidak berdiri sebagai fungsi teknologi semata. Ia berada dalam organisasi yang juga menangani proses pengadaan dan pengembangan kapasitas sumber daya pengadaan.

Bagi penyedia, kondisi tersebut berarti informasi mengenai lpse badan pusat statistik sebaiknya dibaca bersama informasi pengadaan BPS. Portal elektronik memberikan akses pada proses, sedangkan halaman informasi publik BPS memberikan konteks tambahan mengenai rencana dan dokumen pengadaan.

BPS menyediakan informasi RUP setiap tahun melalui SIRUP LKPP. Pada halaman pengadaan resminya, BPS menjelaskan bahwa RUP memuat informasi seperti nama paket, lokasi pekerjaan, volume, penggunaan produk dalam negeri, usaha kecil, sumber dana dan pagu anggaran, jenis pengadaan, metode pemilihan, serta jadwal.

Rekomendasinya, penyedia sebaiknya menggabungkan monitoring portal dengan pemantauan RUP. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menunggu paket diumumkan, tetapi dapat memahami arah kebutuhan BPS sejak tahap perencanaan.

Peran LPSE Berbeda dari Pihak yang Melakukan Evaluasi Tender

Kesalahan yang cukup sering muncul adalah menganggap pengelola LPSE sebagai pihak yang menentukan pemenang. Pemahaman tersebut tidak sesuai dengan pembagian fungsi dalam sistem pengadaan. LPSE berkaitan dengan layanan teknologi informasi, sedangkan proses pemilihan dikelola oleh pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan jenis pengadaannya.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menjadi salah satu dasar pedoman proses melalui penyedia dan telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024. Perubahan 2024 berfokus antara lain pada ketentuan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun beserta dokumen pemilihannya.

Pembedaan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami lpse badan pusat statistik. Ketika penyedia mengalami persoalan selama tender, perusahaan perlu mengetahui apakah masalahnya berasal dari layanan elektronik atau dari substansi pemilihan.

Jika masalahnya berkaitan dengan akses sistem, penyedia perlu melihat kanal layanan LPSE. Jika masalah menyangkut persyaratan atau evaluasi paket, dokumen pemilihan dan pihak yang berwenang dalam pemilihan menjadi rujukan.

Jangan mencampurkan kedua persoalan. Kesalahan jalur komunikasi dapat memperlambat penyelesaian masalah, terutama ketika batas waktu tahapan pengadaan sedang berjalan.

Struktur Tim lpse badan pusat statistik dan Hubungannya dengan Penyedia

Dalam praktik, perusahaan tidak berhadapan dengan LPSE sebagai satu “orang” yang mengurus seluruh tender. Ada lapisan organisasi yang menangani fungsi berbeda. Bagi penyedia, pemahaman ini penting karena setiap interaksi memiliki konteks dan tujuan yang berbeda.

Misalnya, saat perusahaan ingin memastikan akses sistem, fokusnya adalah layanan elektronik. Ketika perusahaan membaca syarat suatu paket, fokusnya bergeser ke dokumen pemilihan. Setelah memenangkan paket, perhatian berubah menjadi kontrak, pelaksanaan, serah terima, dan pembayaran.

Peta sederhana tersebut memperlihatkan bahwa penyedia perlu memahami siapa melakukan apa sebelum mengirim pertanyaan atau keberatan. Ini juga membantu perusahaan membuat catatan komunikasi secara tertib berdasarkan tahap pengadaan.

Dalam mencari informasi lpse badan pusat statistik, tabel tersebut dapat dipakai sebagai kerangka untuk menentukan jalur komunikasi. Fokusnya bukan mencari satu kontak untuk semua kebutuhan, melainkan mengenali pihak sesuai tahap yang sedang berlangsung.

Untuk memahami posisi LPSE secara lebih umum sebelum masuk ke karakter BPS, pembahasan mengenai LPSE dan layanan pengadaan elektronik dapat digunakan sebagai dasar. Setelah itu, informasi tersebut dapat diterapkan pada lingkungan pengadaan BPS.

Informasi Apa yang Disediakan LPSE BPS kepada Penyedia?

Portal publik BPS menunjukkan bahwa pengadaan tidak hanya menyediakan informasi paket. BPS menampilkan RUP dan dokumen pengadaan yang dikelompokkan berdasarkan tahap perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan.

Dokumen yang tercantum antara lain Kerangka Acuan Kerja, HPS, spesifikasi teknis, rancangan kontrak, dokumen persyaratan penyedia, dokumen persyaratan pemilihan, surat penawaran, berita acara, kontrak, dan dokumen pelaksanaan lainnya.

Untuk perusahaan, informasi tersebut mempunyai nilai lebih besar daripada sekadar mengetahui jadwal tender. Dokumen pada tahap perencanaan dapat membantu memahami konteks kebutuhan, sedangkan dokumen pemilihan memberikan gambaran tentang persyaratan yang harus diperhatikan.

BPS juga mencantumkan informasi pengadaan untuk 2026 pada halaman publiknya. Contohnya terdapat paket terkait koneksi mediasi data dan pengadaan perangkat lunak pendukung perwajahan publikasi. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan pengadaan BPS dapat mencakup barang, jasa, teknologi, dan kebutuhan operasional lain, bukan hanya pekerjaan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan statistik.

Karena itu, penyedia yang menelusuri lpse badan pusat statistik sebaiknya tidak hanya mencari kata kunci proyek berdasarkan nama instansi. Baca karakter paketnya. Perusahaan harus menilai apakah barang atau jasa yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam dokumen.

Rekomendasinya, jangan menggunakan label “pengadaan BPS” sebagai indikator tunggal kecocokan bisnis. Baca karakter paketnya dan periksa dokumen resmi yang tersedia sebelum mengambil keputusan komersial.

Bagaimana Penyedia Membaca Struktur Pengadaan BPS dengan Tepat?

Penyedia dapat menggunakan pendekatan berbasis peran. Pertama, identifikasi informasi paket yang ingin dikejar. Kedua, tentukan tahap pengadaan yang sedang berlangsung. Ketiga, bedakan kebutuhan teknis dari kebutuhan administratif. Keempat, cari pihak yang mempunyai fungsi sesuai dengan persoalan yang ingin diselesaikan.

Pola tersebut bukan tutorial untuk mengikuti tender, melainkan cara membaca struktur tanggung jawab. Tujuannya adalah mencegah perusahaan menarik kesimpulan dari satu sumber informasi saja.

Contohnya, perusahaan menemukan paket BPS melalui sistem elektronik. Informasi tersebut belum cukup untuk memutuskan ikut. Perusahaan masih perlu membaca RUP bila tersedia, dokumen pemilihan, spesifikasi, persyaratan penyedia, jadwal, serta ketentuan lainnya yang melekat pada paket tersebut.

Dalam pencarian lpse badan pusat statistik, pendekatan ini juga membantu membedakan antara informasi yang bersifat umum dan informasi yang benar-benar melekat pada satu paket. Perbedaan tersebut penting karena persyaratan setiap pengadaan dapat berbeda.

Untuk memperluas pemahaman strategi tender, Anda juga dapat menggunakan pembahasan tender proyek pemerintah dan LPSE. Sementara itu, kebutuhan legalitas badan usaha dapat diperiksa melalui informasi mengenai Sertifikat Badan Usaha jika paket yang ditargetkan mempunyai persyaratan sektoral.

Rekomendasinya, buat matriks sederhana berisi nama paket, tahap, persyaratan utama, pihak yang berwenang, dan dokumen pendukung. Matriks tersebut membantu tim internal menyatukan informasi sebelum mengambil keputusan.

Hubungan LPSE BPS dengan RUP dan Perencanaan Pengadaan

Strategi mencari proyek akan lebih kuat ketika perusahaan memahami hubungan antara RUP dan proses pengadaan elektronik. RUP merupakan daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Pada halaman pengadaan BPS, informasi RUP dijelaskan sebagai bagian dari informasi publik yang tersedia melalui SIRUP LKPP.

Bagi penyedia, RUP memberi sinyal awal mengenai kebutuhan pemerintah. Namun, RUP bukan pengganti dokumen pemilihan. Data perencanaan dapat berubah sesuai keputusan dan kebutuhan organisasi. Karena itu, perusahaan tetap perlu melakukan verifikasi ketika paket memasuki tahap berikutnya.

BPS menyediakan data pengadaan dalam beberapa tahap. Pada halaman publiknya, informasi 2026 juga memperlihatkan keberadaan dokumen perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan. Struktur ini memungkinkan publik melihat perkembangan paket secara lebih menyeluruh.

Informasi RUP juga dapat membantu perusahaan membaca lpse badan pusat statistik dari sisi yang lebih strategis. Penyedia dapat melihat kebutuhan yang direncanakan sebelum menilai apakah kompetensi, legalitas, pengalaman, atau kapasitas perusahaan sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Rekomendasinya adalah gunakan RUP untuk menyaring peluang, kemudian gunakan dokumen paket untuk menguji kecocokan. Strategi tersebut lebih efisien daripada menelusuri semua paket tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

LPSE Badan Pusat Statistik dan Sistem Pengadaan Elektronik

Informasi resmi BPS saat ini menyebut bahwa proses pengadaan barang/jasa BPS menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dan E-Purchasing. BPS juga menyediakan akses proses pengadaan melalui sistem pengadaan elektronik BPS dan akses katalog elektronik melalui platform katalog yang ditunjuk pemerintah.

Kondisi tersebut penting karena istilah lpse badan pusat statistik tidak selalu berarti perusahaan harus mencari seluruh informasi hanya dari satu halaman. Ada hubungan antara layanan LPSE, SPSE, RUP melalui SIRUP, serta katalog elektronik untuk mekanisme pembelian tertentu.

JDIH LKPP juga mencatat bahwa e-purchasing merupakan tata cara pembelian atau memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Sementara tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Dengan demikian, jenis transaksi menentukan mekanisme yang digunakan.

Perusahaan perlu membedakan tender dengan e-purchasing sebelum menyusun strategi. Jangan menganggap seluruh peluang pengadaan BPS pasti muncul sebagai tender konvensional pada sistem yang sama.

Rekomendasinya, identifikasi mekanisme pengadaan pada setiap paket sebelum menentukan strategi perusahaan. Perbedaan metode dapat mengubah jenis informasi yang perlu diperiksa dan pihak yang perlu dipahami.

Kapan Penyedia Perlu Menghubungi LPSE BPS?

LPSE paling relevan ketika persoalan berkaitan dengan layanan elektronik atau akses terhadap sistem. BPS mencantumkan kontak Helpdesk LPSE BPS melalui email [email protected] dan menyediakan alamat kantor LPSE di Gedung 2 lantai 1, Jalan Dr. Sutomo Nomor 6–8, Jakarta Pusat. Jam kerja yang tercantum adalah 08.30–15.30 WIB, dengan waktu istirahat 12.00–13.00 WIB.

Informasi kontak tersebut merupakan informasi layanan, bukan penanda bahwa seluruh persoalan tender harus diarahkan ke helpdesk. Ketika persoalan menyangkut substansi persyaratan, evaluasi, atau kontrak, penyedia perlu melihat pihak yang mempunyai kewenangan sesuai tahap dan mekanisme pengadaan.

Bagi perusahaan yang memahami lpse badan pusat statistik sebagai bagian dari struktur layanan pengadaan, pemisahan ini membuat komunikasi lebih efisien. Tim tidak perlu mengarahkan pertanyaan teknis kontrak kepada petugas yang menangani layanan sistem.

Bagi perusahaan, cara paling aman adalah menyimpan bukti komunikasi dan mencatat waktu terjadinya masalah. Dokumentasi tersebut membantu ketika persoalan teknis berhubungan dengan batas waktu suatu tahapan.

Rekomendasinya, gunakan kanal LPSE untuk isu yang memang berkaitan dengan layanan elektronik. Untuk isu substansi, kembali ke dokumen pemilihan dan pihak yang berwenang dalam proses tersebut.

Kesalahan Memahami Struktur Tim LPSE BPS yang Perlu Dihindari

Kesalahan pertama adalah menganggap LPSE merupakan panitia yang memutuskan pemenang. Struktur fungsi pengadaan menunjukkan bahwa LPSE menangani layanan elektronik, sedangkan pemilihan penyedia mempunyai pihak yang menjalankan fungsi pemilihan berdasarkan mekanisme pengadaan.

Kesalahan kedua adalah mengira satu akun atau satu petugas mewakili semua keputusan pengadaan. Pengadaan mempunyai beberapa tahapan dan kewenangan berbeda. Penyedia perlu memahami konteks sebelum menyampaikan pertanyaan.

Kesalahan ketiga adalah hanya memantau portal tanpa melihat RUP dan dokumen publik BPS. Padahal, halaman resmi BPS menyediakan informasi perencanaan sampai pelaksanaan untuk sejumlah paket.

Kesalahan keempat adalah menggunakan dokumen tender lama sebagai acuan utama. Peraturan LKPP 12/2021 telah mengalami perubahan melalui Peraturan LKPP 4/2024, sementara kerangka umum pengadaan juga berubah melalui Perpres 46/2025. Karena itu, dokumen lama harus diverifikasi sebelum digunakan kembali.

Kesalahan kelima adalah menganggap semua paket BPS mempunyai mekanisme yang sama. BPS sendiri menyatakan pengadaannya menggunakan layanan elektronik dan e-purchasing, sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi mekanisme yang digunakan pada paket tertentu.

Kesalahan keenam adalah menganggap lpse badan pusat statistik sebagai istilah yang menunjuk satu fungsi tunggal. Dalam kenyataannya, penyedia berinteraksi dengan beberapa fungsi yang saling berkaitan. Memahami pembagian tersebut membuat perusahaan lebih tepat ketika mencari informasi atau menyampaikan persoalan.

Checklist Penyedia Sebelum Mengikuti Pengadaan BPS

Struktur tim akan lebih mudah dipahami apabila perusahaan membuat pemeriksaan internal sebelum mengambil keputusan. Gunakan checklist berikut sebagai kontrol awal, bukan sebagai pengganti dokumen pemilihan.

• Identifikasi paket dan tahap pengadaan yang sedang berlangsung.
• Periksa RUP untuk memahami konteks rencana kebutuhan BPS.
• Pastikan mekanisme yang digunakan merupakan tender, e-purchasing, atau bentuk pengadaan lain.
• Identifikasi pihak yang berwenang pada tahap yang sedang berjalan.
• Periksa persyaratan penyedia dan dokumen pemilihan.
• Pastikan legalitas, pengalaman, dan kemampuan perusahaan relevan dengan paket.
• Pisahkan persoalan layanan sistem dari persoalan substansi tender.
• Simpan dokumentasi komunikasi dan versi dokumen yang digunakan.

Checklist tersebut membantu perusahaan mengurangi salah komunikasi. Lebih penting lagi, tim dapat mengetahui sejak awal apakah suatu peluang layak diteruskan atau justru perlu disisihkan karena tidak sesuai dengan kapasitas perusahaan.

Untuk kebutuhan internal, checklist tersebut juga dapat diberi kolom “sumber informasi”. Dengan begitu, setiap keputusan terkait lpse badan pusat statistik dapat ditelusuri kembali ke halaman resmi, dokumen pemilihan, atau informasi organisasi yang menjadi dasarnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu LPSE Badan Pusat Statistik?

LPSE BPS merupakan layanan pengadaan secara elektronik yang mendukung proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BPS. Secara organisasi, Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 menempatkan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Apakah LPSE BPS menentukan pemenang tender?

Tidak. LPSE berfungsi pada sisi layanan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengadaan secara elektronik. Pihak yang mengelola proses pemilihan dan pihak yang mempunyai kewenangan kontraktual mempunyai fungsi berbeda.

Di mana pengadaan BPS dapat diakses?

Halaman resmi BPS menyebut akses proses pengadaan melalui sistem pengadaan elektronik BPS dan menyediakan informasi RUP serta dokumen pengadaan melalui portal publiknya. Penyedia sebaiknya menggunakan sumber resmi BPS dan LKPP untuk memastikan informasi yang digunakan masih relevan.

Apakah semua pengadaan BPS dilakukan melalui tender?

Tidak. BPS menyatakan proses pengadaan menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dan e-purchasing. Mekanisme yang digunakan tetap bergantung pada jenis dan karakter pengadaan yang ditetapkan pada paket tersebut.

Kesimpulan

LPSE Badan Pusat Statistik merupakan bagian dari struktur pengadaan BPS yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengadaan lainnya. Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 menempatkan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di bawah Biro Umum dan Hubungan Masyarakat serta memberikan fungsi pengelolaan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik.

Bagi penyedia, kunci utamanya adalah memahami pembagian peran. LPSE menangani sisi layanan elektronik, sedangkan proses pemilihan dan kontrak melibatkan pihak lain sesuai kewenangannya. Karena itu, memahami lpse badan pusat statistik secara tepat berarti memahami ekosistemnya, bukan sekadar mengetahui nama portal.

Gunakan RUP, dokumen pengadaan, sistem elektronik, dan sumber resmi BPS secara bersamaan agar strategi tender tidak bergantung pada satu kanal informasi. Untuk memperluas pencarian peluang, Anda dapat melanjutkan ke tender dan peluang proyek pemerintah.

Sumber & referensi

• Badan Pusat Statistik — Informasi Pengadaan Barang/Jasa BPS
• JDIH BPS — Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
• JDIH LKPP — Kamus Hukum LKPP
• JDIH LKPP — Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• JDIH LKPP — Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
• JDIH LKPP — Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021