Informasi Tender dari Lpse Kabupaten Humbang Hasundutan
Tender berikut adalah dari Lpse Kabupaten Humbang Hasundutan. Tersedia juga ratusan tender dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia diupdate setiap hari
Kabupaten Humbang Hasundutan
Peta Kabupaten Humbang Hasundutan
Humbang Hasundutan (Surat Batak: ᯂᯮᯔ᯳ᯅᯰᯂᯘᯮᯉ᯳ᯑᯮᯗᯉ᯳) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk pada 28 Juli 2003, kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.351,51 km². Ibu kotanya adalah Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330-2.075 meter dpl.
Menurut data per 30 Juni 2024, penduduk Humbang Hasundutan berjumlah 209.317 jiwa. Motto daerah kabupaten ini adalah "bona pasogit nauli", yang dalam bahasa Batak Toba berarti kampung halaman yang indah. Kabupaten Humbang Hasundutan dipimpin oleh Bupati Oloan Paniaran Nababan dan Junita Rebeka Marbun sebagai wakil bupati.
Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah sebesar 251.765,93 Ha yang terbagi kedalam 10 kecamatan. Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 2°13'–2°28' Lintang Utara dan 98°10'–98°57' Bujur Timur.
Secara topografi, wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki sifat muka tanah bergelombang dan berbukit dengan ketinggian antara 330–2075 mdpl. Kemiringan tanah di wilayah ini terbagi menjadi tiga, yaitu datar dengan persentase 11% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Humbang Hasundutan, landai dengan persentase 20% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan miring/terjal sebesar 69% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Bupati Humbang Hasundutan adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Bupati Humbang Hasundutan bertanggungjawab kepada Gubernur provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Humbang Hasundutan ialah Dosmar Banjarnahor, dengan wakil bupati Oloan Paniaran Nababan.
Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Humbang Hasundutan 2020. Dosmar Banjarnahor merupakan bupati Humbang Hasundutan ke-2 setelah kabupaten ini didirikan, dan merupakan periode kedua baginya pada Pilkada 2020. Mereka dilantik oleh gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, pada 26 Februari 2021 di Kota Medan.
Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 10 kecamatan, 1 kelurahan, dan 153 desa dengan luas wilayah mencapai 2.351,51 km² dan jumlah penduduk sekitar 206.668 jiwa (2023) dengan kepadatan penduduk 88 jiwa/km².
Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Dolok Sanggul dengan 53.862 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di kecamatan Sijamapolang dengan 6.570 jiwa.
Mayoritas penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan masyarakat Batak Toba, sama halnya dengan kabupaten pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara lainnya yakni Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba. Marga-marga Batak Toba yang memiliki populasi signifikan di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi: Simanullang, Simamora Debataraja, Sihombing Lumbantoruan, Simatupang (Togatorop, Sianturi, Siburian), Silaban, Purba, Marbun Lumbangaol, Nababan, Sihite, Marbun Banjarnahor, Siregar, Aritonang (Ompusunggu, Rajagukguk, Simaremare), Sinambela, Manalu, Hutasoit, Nainggolan, Sihotang, Marbun Lumbanbatu, Situmorang, Sibagariang, Sinaga, Pakpahan, Samosir, dan lainnya. Terkhusus di wilayah Papatar (Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang) terdapat populasi Batak Pakpak yang signifikan. Marga-marga Pakpak yang memiliki populasi signifikan di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi: Tumanggor, Berutu, Tinambunan, Barasa, Meka, Mungkur, Maharaja, Baringin, dan lainnya.
Selain Batak Toba dan Pakpak, ada sebagian kecil yang merupakan etnis Batak lainnya, yakni Simalungun, Karo, Angkola, dan Mandailing. Ada pula sebagian kecil suku Jawa, Aceh, Minangkabau dan Tionghoa-Indonesia, yang banyak terdapat di Dolok Sanggul, pusat-pusat kecamatan.
Batak Toba yang merupakan suku asli dan dominan di Kabupaten Humbang Hasundutan, memengaruhi pada bahasa komunikasi yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Batak Toba adalah Bahasa utama yang digunakan oleh penduduk Humbang Hasundutan, selain dari Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi Indonesia.
Aksara dasar (ina ni surat) dalam surat Batak merepresentasikan satu suku kata dengan vokal inheren /a/. Terdapat 19 aksara dasar yang dimiliki semua varian aksara Batak, sementara beberapa aksara dasar yang hanya digunakan pada varian tertentu. Bentuknya dapat dilihat sebagaimana berikut:
Bentuk-bentuk di atas merupakan bentuk yang digeneralisasi, tidak jarang suatu naskah menggunakan varian bentuk aksara atau tarikan garis yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan bahasa Batak lainnya, sesuai daerah asal dan media yang digunakan.
Aksara i (ᯤ) dan u (ᯥ) hanya digunakan untuk suku kata terbuka, misal pada kata dan ina ᯤᯉ dan ulu ᯥᯞᯮ. Untuk suku kata tertutup yang diawali dengan bunyi i atau u, digunakanlah aksara a (ᯀ atau ᯁ) bersama diaktirik untuk masing-masing vokal, misal pada kata indung ᯀᯪᯉ᯲ᯑᯮᯰ dan umpama ᯀᯮᯔ᯲ᯇᯔ.
Mayoritas penduduk Humbang Hasundutan adalah petani. Komoditas pertanian terbesar adalah kopi dengan luas panen 9.246 Ha dan produksi 6.461 ton (Humbahas Dalam Angka 2007). Perkebunan kopi terdiri dari 48.45% luas lahan pertanian dan perkebunan.Selain kopi, kabupaten ini juga kaya dengan kemenyan. Dengan luas panen 5.235 Ha menghasilkan 1.278 ton. Luas lahan kemenyan mencapai 23,16%. Komoditas lainnya adalah karet, kulit manis, kemikir, coklat, kelapa sawit, aren, kelapa, tebu, jahe, cengkih, dan andaliman.
Komoditas pertanian andalan penduduk adalah cabe dengan luas panen 612 Ha menghasilkan 3.086 ton (Humbahas Dalam Angka 2007). Tanaman cabe mencapai 39,97% lahan pertanian. Selain cabe penduduk juga bertanam andaliman, kubis, tomat, kentang, sawi, wortel dan bawang merah.
Di bidang kehutanan, kabupaten Humbang Hasundutan memiliki lahan 159.392 Ha hutan terdiri dari hutan produksi 84.540 Ha; hutan lindung 74.852 Ha. Kawasan hutan terbesar berada di kecamatan Parlilitan yakni 38,58% dari hutan yang ada di kabupaten ini.
Potensi ekonomi lain di kabupaten Humbang Hasundutan adalah pembangkit listrik. Terdapat 10 lokasi air terjun yang dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Air terjun dengan ketinggian jatuh tertinggi adalah Aek Sipang dengan ketinggian 125 meter. Berikutnya adalah Sipulak (75 m), Sisira (75 m), Simarhilang (50 m), dan lain-lain. Sebanyak 4 air terjun ini berada di satu desa yakni Sijarango (Janjimatogu), kecamatan Pakkat.
Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan.
Serta juga dibahas dalam KBBI, bahwa Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa.
Pengadaaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya.
Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.
PENGERTIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa :
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa.
TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu:
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
- Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
- Mendorong pemerataan ekonomi.
- Mendorong pengadaan berkelanjutan.
PRINSIP – PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa :
EFISIEN
Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.
Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:
- Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
- Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
- Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
- Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
- Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.
EFEKTIF
Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:
- Kualitas terbaik;
- Penyerahan tepat waktu;
- Kuantiutas terpenuhi;
- Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
- Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
TRANSPARAN
Adanya suatu keadaan dimana pihak-pihak yang terkait didalam kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang dan/jasa yang akan dibeli dan dapat memantau proses lebih detail. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut
Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:
- Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.
Sehingga dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:
- Pengumuman yang luas dan terbuka;
- Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
- Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.
Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya
TERBUKA
Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
BERSAING
Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang sehat antar penyedia.
Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.
Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:
- PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
- Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
- Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
- Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
- Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.
Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.
ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF
Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa menuju untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:
- Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
- Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
- Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
- Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
- Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
AKUNTABEL
Kegiatan pengadaan dapat ditelusuri dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
- Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
- Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta
KESIMPULAN
Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.
