Informasi Tender dari Lpse Kabupaten Lombok Utara

Tender berikut adalah dari Lpse Kabupaten Lombok Utara. Tersedia juga ratusan tender dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia diupdate setiap hari

Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung dan Landscape Kantor OPD Kompleks Pusat Pemerintahan

Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung dan Landscape Kantor OPD Kompleks Pusat Pemerintahan...

Rp. 430.000.000,00 (430,0 Jt)

Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya (DAK FISIK)

Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya (DAK FISIK)...

Rp. 2.605.107.270,00 (3,0 M)

Kabupaten Lombok Utara

Peta Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten di bagian utara Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten dengan semboyan tioq, tata, tunaq ini merupakan kabupaten termuda di NTB yang memiliki luas 776,25 km², dan secara geografis berada di Kaki Utara Gunung Rinjani. Daerah ini memiliki sejumlah objek Wisata yang cukup terkenal di mancanegara, seperti tiga gili (Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan), Air Terjun Sendang Gila (Desa Senaru, Bayan), serta keindahan Danau Segara Anak yang ada di Lereng Gunung Rinjani.

Lombok Utara terbagi oleh daerah pegunungan, gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Bayan sampai Pemenang. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah-wilayah daratan dan bermuara di sepanjang pesisir pantai. Letak Lombok Utara strategis karena terletak pada daerah tujuan pariwisata sedangkan jalur perhubungan laut dengan Selat Lombok sebagai jalur perhubungan laut, dari arah timur tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Di wilayah Lombok Utara terdapat gugusan pulau-pulau kecil yang cukup terkenal dengan wisata alam laut dan pantainya yakni, Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan.

Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang posisinya terletak di bagian utara pulau lombok dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan yakni seluas 776,25 Km², dan secara administrastif terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 43 desa, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah 329,10 Km² dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah 81,09 Km².

Berdasarkan data dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kabupaten Lombok Utara tergolong daerah yang beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan temperatur berkisar antara 22° Celsius hingga 32° Celsius. Seperti wilayah lain di Indonesia, wilayah kabupaten Lombok Utara mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Lombok Utara dipengaruhi oleh angin monsun baratan yang bersifat lembap, basah, dan banyak membawa uap air atau awan hujan dan angin monsun baratan berlangsung antara periode November hingga April dengan puncaknya berlangsung antara bulan Januari dan Februari. Sementara itu, musim kemarau di wilayah Lombok Utara dipengaruhi angin monsun timuran yang bersifat kering dan biasanya berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan puncaknya antara bulan Juli dan Agustus. Tingkat kelembapan relatif di wilayah Lombok Utara sendiri terbilang tinggi yaitu berkisar antara 60%-90%.

Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 5 Kecamatan dan 43 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 233.691 jiwa dengan luas wilayah 776,25 km² dan sebaran penduduk 301 jiwa/km².

Penduduk Lombok Utara umumnya dari ber-suku Sasak. Ada juga Jawa, Bima, Bali, dan Bugis. Keberagaman asal usul penduduk ini menjadi modal dasar untuk khasanah kebudayaan dan pembangunan di KLU. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Utara tahun 2020, berada pada posisi 10 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, dengan Indeks Skor 64,42. Sebagai kabupaten yang baru, Pemerintah KLU tengah berupaya keras untuk meningkatkan IPM tersebut sehingga bisa bersaing dengan daerah lainnya. Dengan segala upaya dan kerja sama masyarakat dan pemerintah, sebelum terjadinya gempa dahsyat 2018 dan Pandemi Covid-19, KLU telah berhasil meraih predikat Peringkat 2 Nasional sebagai Daerah Otonomi Baru Terbaik di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, mayoritas penduduk Kabupaten Lombok Utara memeluk agama Islam, yakni 92,44%. Agama lain yang dianut di Lombok Utara adalah Budha 4,05%, kemudian Hindu 3,47% dan sebagian kecil beragama Kristen yakni 0,04%, di mana Protestan 0,02% dan Katolik 0,02%.

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan.

Serta juga dibahas dalam KBBI, bahwa Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa.

Pengadaaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya.

Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.

PENGERTIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa :

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa.

TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu:

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
Mendorong pemerataan ekonomi.
Mendorong pengadaan berkelanjutan.

PRINSIP – PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa :

EFISIEN

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:

Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

EFEKTIF

Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

Kualitas terbaik;
Penyerahan tepat waktu;
Kuantiutas terpenuhi;
Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

TRANSPARAN

Adanya suatu keadaan dimana pihak-pihak yang terkait didalam kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang dan/jasa yang akan dibeli dan dapat memantau proses lebih detail. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:

Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Sehingga dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

Pengumuman yang luas dan terbuka;
Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya

TERBUKA

Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

BERSAING

Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang sehat antar penyedia.

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.

Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF

Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa menuju untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.

AKUNTABEL

Kegiatan pengadaan dapat ditelusuri dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:

Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta

KESIMPULAN

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.