Informasi Tender dari Lpse Kabupaten Pasuruan
Tender berikut adalah dari Lpse Kabupaten Pasuruan. Tersedia juga ratusan tender dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia diupdate setiap hari
Kabupaten Pasuruan
Peta Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Pasuruan (bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦥꦱꦸꦫꦸꦃꦲꦤ꧀, Pegon: ڤاسوروهن, translit. Pasuruhan; pengucapan bahasa Jawa: ) adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Bangil. Kompleks pegunungan Tengger dengan Gunung Bromo merupakan tempat wisata utama di kabupaten Pasuruan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Probolinggo di bagian Timur, Kabupaten Malang di bagian selatan, Kota Batu di bagian Barat Daya, serta Kabupaten Mojokerto di bagian Barat. Wilayah timur Pasuruan termasuk ke dalam wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kecamatan terluas di kabupaten Pasuruan yakni Kecamatan Lumbang.
Pasuruan terletak pada koordinat 112°30'–113°30' Bujur Timur dan 7°30'–8°30' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,015 km². Wilayah daratannya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
Bagian utara wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan dataran rendah. Bagian barat daya merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Bagian tenggara adalah bagian dari Pegunungan Tengger, dengan puncaknya Gunung Bromo. Pasuruan juga memiliki wilayah perairan laut dan kawasan pantai yang membentang sepanjang ±48 km mulai dari Kecamatan Nguling hingga Kecamatan Bangil dengan wilayah eksploitasi laut mencapai 112,5 mil laut persegi dan potensi laut lestari/maximum suistainable yield (MSY) sebesar ±27.000 ton per tahun. Kawasan perairan laut di Kabupaten Pasuruan memiliki garis pantai memanjang dari Barat ke Timur menghadap ke Selat Madura dengan luas kawasan pesisir secara administratif (jarak arbiter 2 km dari garis pantai) sekitar 4.917 ha.
Berdasarkan topografi muka tanah, wilayah Pasuruan terbagi menjadi beberapa klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat ketinggian, yaitu:
Selain tingkat ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Pasuruan pun terbagi menjadi beberapa klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lahan. Berikut adalah tingkat kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi dalam tipologi kelerengan sebagai berikut :
Terdapat delapan (8) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) di wilayah Kabupaten Pasuruan, yaitu: DPS Kali Kambeng yang berada tepat di perbatasan barat Kabupatan Pasuruan, DPS Kali Kedung Larangan, DPS Kali Raci, DPS Kali Welang, DPS Kali Gembong, DPS Kali Petung, DPS Kali Rejoso, DPS Kali Laweyan yang berada tepat di perbatasan timur Kabupaten Pasuruan. Sungai-sungai utama dari masing-masimg daerah pengaliran sungai tersebut di atas mengalir dari hulunya di daerah yang tinggi di sebelah selatan, menerima aliran dari anak-anak sungainya di daerah tengahnya, dan bermuara di selat Madura yang merupakan batas utara Kabupaten Pasuruan, kecuali Kali Kambeng yang bermuara di Kali Porong. Di antara 8 daerah pengaliran sungai utama tersebut, Sungai Welang merupakan sungai catchment area terbesar yaitu 518 km², juga terpanjang yaitu 36 km, dan lebar yaitu 35 m, tetapi debit alirannya masih lebih rendah daripada Sungai Rejoso yang mempunyai catchment area lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh panjang sungai Rejoso yang relatif pendek sehingga time of concentration pendek dan debit aliran besar serta cepat sampai ke hilir. Sungai-sungai utama tersebut merupakan sungai bertipe perenial yaitu sungai yang selalu mempunyai aliran sepanjang tahun, namun perbedaan antara debit terbesar di musim hujan dan debit terkecil di musim kemarau yang sangat besar.
Suhu udara di wilayah Pasuruan cukup bervariasi berdasarkan tingkat ketinggian muka tanah, tetapi suhu udara rata-rata di wilayah ini berkisar antara 20°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi bervariasi antara 68%–83%. Wilayah Kabupaten Pasuruan beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berlangsung pada periode Mei–November dengan bulan terkering adalah Agustus. Sementara itu, musim penghujan berlangsung selama periode bulan basah Desember–April dengan bulan terbasah adalah Februari yang curah hujan bulanannya lebih dari 270 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Pasuruan berkisar antara 1.000–1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 70–120 hari hujan per tahun.
Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari Peradaban Kerajaan Kalingga / "Ho Ling" yang dipimpin oleh seorang Ratu bernama Shima, pada tahun 742-755 M. Pada saat itu, Ibukota kerajaan Kalingga dipindahkan ke Timur oleh raja Kien, yakni ke daerah "Wolu Kia Sien" atau jika ditafsirkan yaitu "Pulokerto" yang sekarang merupakan salah satu desa di Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan.
Setelah masa kejayaan Kalingga berakhir, muncullah Kerajaan Mataram Kuno (Medang) dibawah kekuasaan Dinasti Sanjaya, pada tahun 856 M yang dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan. Di antara keturunan Dinasti Sanjaya, yang telah banyak meninggalkan beberapa Prasasti; baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah adalah Raja Pritung. Kemudian pada tahun 929 M, Seorang raja bernama Mpu Sindok, telah menggeser pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Selama memerintah, Mpu Sindok telah mengeluarkan lebih dari 20 Prasasti yang salah satu diantaranya adalah Prasasti Cunggrang yang terletak di Dusun Sukci Desa Bulusari Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan. Yang menyebutkan bahwa Mpu Sindok berterima kasih kepada rakyat Cunggrang karena telah menjaga di antara banyaknya Prasasti / Candi yang ada di Gunung Pawitra (sekarang Penanggungan) yang terletak sekitar 2 Km dari Cunggrang (sekarang Bulusari) kemudian memerintahkan agar rakyat Cunggrang yang termasuk rakyat bawang (bawah) untuk menjadi "Sima" atau "Tanah Merdeka".
"(Swasti caka) warsatita 851 asujimasa (tithi dwadaci cukla) paksa tu(ng), Pa, Cu (wara Satabbisanaksa) tra. Ba (runa dewata. Gandayoga irika di) wasa."
Artinya: Selamat tahun caka yang telah lalu 851 bulan Asuji tanggal 12 bagian bulan terang (hari yang bersikles enam) atunglai, (hari yang bersikles lima) pahing, (hari yang bersikles tujuh) Selasa.
Substansi dari Prasasti ini, dikonversikan menjadi Hari Jadi resmi dari Kabupaten Pasuruan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada .
Dalam era Kerajaan Majapahit,dari abad ke-12 sampai abad ke-14 Masehi. Nama Pasuruan sebagai tempat hunian Masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca. Pasuruan dari segi kebahasaan, dapat diurai menjadi "Pasu'an" atau "Pa-suruh-an" yang artinya "Tempat tumbuh Tanaman Suruh" atau "Kumpulan Daun Suruh".
Sesudah Kerajaan Majapahit berangsur-surut, Berdirilah Kerajaan Islam yang diantaranya; Kerajaan Demak, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram.
Pada era Pasuruan dalam kekuasaan Kerajaan Giri sekitar abad 14-16, salah satu peninggalan utama adalah daerah Sidogiri. Berdasarkan sejarah setempat, bahwa daerah inilah awal dari Sidogiri meletakkan dasar-dasar dakwah dengan membuka Langgar, Sekolah Agama, serta Pondok Pesantren yang sekarang dikenal sebagai Pondok Pesantren yang salah satu tertua di Indonesia (Pesantren Sidogiri).
Pada masa kerajaan Demak abad ke 15, Pasuruan memiliki peranan penting dalam menyebarkan Agama Islam, bahkan Adipati Pasuruan berhasil memperluas kekuasaannya sampai Kediri. Pasuruan dalam masa kerajaan Pajang, tidak lama karena pada tahun 1616 M ketika Sultan Agung bertahta, Kerajaan Mataram berhasil merebut wilayah Pasuruan.
Perkembangan selanjutnya, pada saat Amangkurat I memegang kekuasaan, diangkatlah Kyai Darmoyudo menjadi Bupati Pasuruan. Wilayah Pasuruan dibawah kekuasaan Amangkurat I, banyak pergolakan yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Mataram. Bahkan pada saat Untung Suropati berkuasa di Pasuruan, upaya tersebut sangat kuat sehingga Kerajaan Mataram dibantu oleh Kompeni Belanda untuk upaya mengembalikan wilayah Pasuruan masuk kekuasaan Kerajaan Mataram.
Pada masa kolonial Belanda, berdasarkan Staatsblad 1900 Nomor 334, Tanggal 1 Januari 1991 dibentuklah Keresidenan Pasuruan yang saat itu wilayahnya berbatasan dengan Madura, Laut Hindia, Keresidenan Kediri, dan Surabaya. Setelah melakukan kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap fakta sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten Pasuruan berdasarkan Prasasti Cunggrang / Sukci yang terletak di Kec. Gempol. Maka, kabupaten Pasuruan lahir pada Hari Jumat Pahing, Tanggal 18 September 929 Masehi. Dan sekarang bergelar sebagai Kabupaten tertua kedua di Jawa Timur, setelah Kota Kediri.
Dan atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 08 Tahun 2007, tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan Tanggal 18 September sebagai Hari Jadi resmi Kabupaten Pasuruan, dan diperingati setiap tahun di wilayah Pasuruan.
Kawasan Pasuruan juga merupakan kawasan pertanian dan perdagangan sejak periode klasik Indonesia. Pelabuhan Pasuruan telah melayani perdagangan untuk kerajaan-kerajaan di Jawa Timur.
Pada masa penguasaan oleh VOC (diserahkan dari wilayah Kesultanan Mataram sebagai imbalan bantuan VOC dalam perang Suksesi Jawa) Pasuruan menjadi salah satu penghasil utama komoditas perdagangan hasil pertanian. Hal ini diteruskan pada periode penguasaan oleh Hindia Belanda.
Sejarah dan Peninggalan Keresidenan Pasuruan juga membekas di Kabupaten ini. Dengan 2 Kota terbesarnya yaitu Bangil dan Malang pada zaman Hindia-Belanda.
Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh bupati H. Dade Angga, SIP. dan wakil bupati Eddy Paripurna (2008-2013, dilantik 9 Juli). Pasangan yang diajukan PDI-P dan 10 partai nonparlemen ini menggantikan Jusbakir Aldjufri dan Muzammil Syafi’i (2003-2008). Sebelumnya, Dade pernah menjadi Bupati Pasuruan pada periode 1998-2003. Sekarang Kab. Pasuruan dipimpin oleh seorang bupati yang bernama H. Irsyad Yusuf (adik Saifullah Yusuf) pada periode (2013-2018) DPRD Pasuruan beranggotakan 49 orang.
Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, 24 kelurahan, dan 341 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.573.202 jiwa dengan luas wilayah 1.474,02 km² dan sebaran penduduk 1.067 jiwa/km².
Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian besar adalah suku Jawa Arek sebagai penduduk asli Kabupaten ini dan Suku Madura yang jumlahnya juga signifikan, selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti masyarakat keturunan Tionghoa, Arab dan India. Suku Jawa di Pasuruan terutama adalah dari mereka yang berbahasa Jawa dialek Wetanan. Selain Suku Jawa Arekan dan Suku Madura, juga terdapat etnis Jawa Tengger yang hidup di kawasan Pegunungan Tengger terutama di kecamatan Tosari).
Persentase dari Agama masyarakat Kabupaten Pasuruan yang dikumpulkan dari data Sensus adalah: (Islam 96,82%. Hindu 1,78%. Kristen 1,14%. Protestan 0,69%. Katolik 0,45%. Buddha 0,18%. Konghucu 0,04%. Kepercayaan 0,04%)
Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas timur Pulau Jawa serta menuju Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri dan Kertosono, di Stasiun Bangil terdapat persimpangan jalur tersebut.
Bagian barat wilayah Kabupaten Pasuruan terdapat jalur utama Surabaya-Malang, serta ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol. Gempol merupakan kota persimpangan jalur Surabaya-Malang dengan jalur Surabaya-Banyuwangi serta jalur menuju Mojokerto/Ngawi/Surakarta/Yogyakarta.
Kabupaten ini memiliki salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Industri utama di kabupaten ini antara lain Sampoerna di Pandaan, Matsushita (Panasonic), Cheil Jedang Indonesia Rejoso dan PT. Nestle Indonesia di Kejayan.
Bagian barat daya dari wilayah kabupaten ini (perbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Malang) adalah dataran tinggi yang cukup sejuk, karena terletak di kaki Gunung Arjuna serta Gunung Welirang. dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama Jawa Timur. Kawasan tersebut terdapat villa-villa peristirahatan, dan sejumlah perumahan elit. Kawasan pegunungan ini juga sering digunakan sebagai tempat berkemah. Di antara objek wisata andalan Pasuruan adalah Taman Safari Indonesia di Prigen dan Kebun Raya Purwodadi. Sebelah tenggara Pasuruan terdapat Pegunungan Tengger dan Gunung Bromo, salah satu tujuan wisata utama Jawa Timur.
Acara-acara tersebut merupakan acara resmi yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan wajib diikuti oleh warga masyarakat dalam Kabupaten.
Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan.
Serta juga dibahas dalam KBBI, bahwa Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa.
Pengadaaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya.
Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.
PENGERTIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa :
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa.
TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu:
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
- Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
- Mendorong pemerataan ekonomi.
- Mendorong pengadaan berkelanjutan.
PRINSIP – PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa :
EFISIEN
Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.
Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:
- Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
- Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
- Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
- Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
- Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.
EFEKTIF
Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:
- Kualitas terbaik;
- Penyerahan tepat waktu;
- Kuantiutas terpenuhi;
- Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
- Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
TRANSPARAN
Adanya suatu keadaan dimana pihak-pihak yang terkait didalam kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang dan/jasa yang akan dibeli dan dapat memantau proses lebih detail. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut
Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:
- Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.
Sehingga dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:
- Pengumuman yang luas dan terbuka;
- Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
- Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.
Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya
TERBUKA
Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
BERSAING
Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang sehat antar penyedia.
Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.
Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:
- PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
- Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
- Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
- Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
- Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.
Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.
ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF
Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa menuju untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:
- Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
- Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
- Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
- Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
- Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
AKUNTABEL
Kegiatan pengadaan dapat ditelusuri dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
- Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
- Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta
KESIMPULAN
Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.
