Informasi Tender dari Lpse Kabupaten Tasikmalaya
Tender berikut adalah dari Lpse Kabupaten Tasikmalaya. Tersedia juga ratusan tender dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia diupdate setiap hari

Kabupaten Tasikmalaya
Peta Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya (bahasa Sunda: ᮒᮞᮤᮊᮬᮜᮚ) adalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Singaparna. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada akhir 2024 sebanyak 1.996.059 jiwa.
Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran di sebelah timur, dan Kabupaten Garut di sebelah barat.
Terletak di tenggara daerah Parahyangan, Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini dinilai sebagai kabupaten paling besar dan memiliki peran penting di wilayah Parahyangan Timur. Sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan daerah hijau, terutama sektor pertanian dan kehutanan, sementara petani merupakan pekerjaan yang dilakukan mayoritas penduduk.
Kabupaten Tasikmalaya terkenal akan produksi kerajinan dan salak, sementara tutug oncom adalah makanan khas dari daerah ini. Kabupaten ini juga dikenal sebagai pusat keagamaan yang besar di Provinsi Jawa Barat, yang di mana kabupaten ini memiliki lebih dari 1.344 pesantren yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya.
Pada awalnya, nama yang digunakan untuk menyebut daerah Tasikmalaya saat ini adalah Sukapura. Sukapura dahulunya bernama Tawang atau Galunggung, sering juga disebut Tawang-Galunggung, dimana nama ini merujuk kepada Kerajaan Galunggung yang pernah berdiri di wilayah kabupaten ini. Tawang berarti sawah atau tempat yang luas terbuka. Penyebutan Tasikmalaya mulai muncul setelah Gunung Galunggung meletus di tahun 1822 sehingga wilayah Sukapura berubah menjadi seperti Tasik (danau, laut) dan Malaya dari (ma)layah yang bermakna ngalayah (bertebaran). Jadi Tasikmalaya berarti danau yang bertebaran atau danau di gugusan bukit. Namun secara pengertian Bahasa Sunda, Tasikmalaya juga mengandung arti keusik ngalayah, bermakna banyak pasir bertebaran di mana-mana.
Sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah perbukitan, khususnya di daerah timur Kabupaten. Beberapa berupa pegunungan, seperti yang terlihat di bagian barat laut di mana pegunungan Galunggung berada. Hanya 13.05% bagian dari Kabupaten yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian dari nol hingga 200 meter. Sementara ketinggian rata-rata dari Kabupaten ini adalah 200 hingga 500 meter. Sisanya menjulang hingga ketinggian puncak Gunung Galunggung 2,168 meter.
Kabupaten ini dilalui oleh rantai gunung berapi di Pulau Jawa, di mana daerah ini secara alami memiliki tanah yang kaya dan subur, dan memberikan kelimpahan sumber daya air. Kabupaten Tasikmalaya juga berada rendah di rongga lereng gunung, yang memasok tangkapan curah hujan dan kawasan resapan air lebih banyak. Kelebihan tersebut didukung oleh iklim tropis hutan hujan di mana Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan hujan deras.
Seperti halnya kabupaten-kabupaten lain di Priangan, Tasikmalaya mengalami iklim tropis hutan hujan. Kabupaten ini menerima curah hujan tahunan rata-rata 2,072 mm. Meskipun mendapatkan hujan deras, Kabupaten ini memiliki temperatur yang sedang. Suhu rata-rata harian Kabupaten Tasikmalaya bervariasi, berkisar antara 20 ° sampai 34 °C di daerah dataran rendah dan 18 ° sampai 22 °C di daerah dataran tinggi.
Kabupaten Tasikmalaya meliputi area seluas 2,563.35 km persegi. Kabupaten Tasikmalaya ini berbatasan dengan Kabupaten Garut dari sebelah barat, dibatasi oleh dataran tinggi Pegunungan Galunggung, sepanjang barat daya hingga barat laut. Jauh ke utara, Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan berlanjut hingga ke tenggara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Selain itu, Kabupaten berbagi sedikit daerahnya dengan Kota Tasikmalaya, yang terletak di perbatasan timur laut. Sementara di selatan, Kabupaten Tasikmalaya dibatasi oleh Samudra Hindia. Kabupaten Tasikmalaya memiliki bentangan terjauh dari utara ke selatan sekitar 75 km, dan sekitar 56,25 km dari timur ke barat.
Dimulai pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap sah bila mendapat persetujuan Batara yang bertakhta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.
Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang, berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakanda ng Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi (1482-1521 M) yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang.
Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan Ibu kota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sezaman dengan Prabu Siliwangi. Dalem Sukakerta sebagai penerus takhta diperkirakan sezaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.
Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan Agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalem Sukakerta atau Dalem Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam.
Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan tiga kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad XVII Masehi: Mataram, Banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian diangkat menjadi Bupati daerah Sukapura, dengan gelar Wiradadaha I, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur. Ibu kota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah, kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan “negara” disebut “Sukapura”. Berdasarkan titimangsa dari Piagam Sultan Agung Mataram, Sukapura terbentuk pada 9 Muharram Taun Alip yang bersamaan dengan 16 Juli 1633 atau 20 April 1641.
Setelah Pasundan diserahkan oleh Susuhunan Pakubuwana I kepada Kompeni, berdasarkan perjanjian 5 Oktober 1705, Kabupaten Sukapura berada dalam pengawasan Kepala Bupati (Opsigter-Regent) yang berkedudukan di Cirebon.
Pada masa pemerintahan R.T. Surialaga (1813-1814) ibu kota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII ibu kota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Perpindahan ibu kota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Alasan lain adalah sedang giatnya pembangunan Jalan Pos dan Jalan Kereta Api menuju Tasikmalaya, di samping banyaknya Orang Belanda yang membuka lahan perkebunan karet dan teh di Tasikmalaya Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibu kota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibu kota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung.
Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913, masa pemerintahan Bupati XIV Sukapura diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908-1937) sebagai Bupatinya.
Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara penahbisan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung.
Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.713.677 jiwa dengan luas wilayah 2.551,19 km² dan sebaran penduduk 672 jiwa/km².
Kota Tasikmalaya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya, tetapi kini menjadi kota otonom sejak 21 Juni 2001. Sejak itu, secara bertahap pusat pemerintahan kabupaten ini dipindahkan ke Kecamatan Singaparna.
Pada tahun 2017 tercatat penduduk Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 1.735.998 jiwa dengan kepadatan 641/km².
Bahasa sehari-hari masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya adalah bahasa Sunda dialek Priangan sub-dialek Tasikmalaya.
Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya juga dijuluki sebagai "Kota Santri" karena melekatnya nilai-nilai islam pada kehidupan masyarakat. Lalu ada sebagian kecil pemeluk agama Katolik, Protestan, Buddha dan Konghucu.
Kabupaten Tasikmalaya memiliki sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung (UNIK) Singaparna dan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya. Selain itu, Tasikmalaya dikenal memiliki sejumlah pondok pesantren di antaranya Pondok Pesantren Cipasung, Miftahul Huda Manonjaya, Baitul Hikmah haur kuningan Salopa, KH. Zainal Musthafa Sukamanah & Sukahideng dan Pondok Pesantren lainnya yang hampir merata ada disetiap desa.
Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki 5 stasiun di Jalur kereta api Padalarang–Kasugihan pada lintas utama selatan Pulau Jawa dan 6 stasiun di Jalur kereta api Tasikmalaya–Singaparna yang sudah berhenti beroperasi, yaitu:
Perekonomian Tasikmalaya umumnya bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, selain juga bertumpu pada sektor pertambangan seperti pasir Galunggung yang memiliki kualitas cukup baik bagi bahan bangunan, industri, dan perdagangan. Adapun catatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan bahwa, di tahun 2022, terdapat setidaknya 113.988 rumah tangga petani di Kabupaten Tasikmalaya.
Tasikmalaya, terutama pada era sebelum 1980-an, dikenal sebagai basis perekonomian rakyat dan usaha kecil menengah seperti kerajinan dari bambu, batik, dan payung kertas. Selain itu, kota ini pun dikenal sebagai kota kredit akibat banyaknya pedagang dan perantau dari wilayah ini yang berprofesi sebagai pedagang yang menggunakan sistem kredit. Komoditas kreditan umumnya adalah barang-barang kelontong dan kebutuhan rumah tangga.
Hingga Oktober 2022, menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya, 5.000 hektar lahan padi di Tasikmalaya dikhususkan untuk produksi padi organik, dengan setidaknya tiga kali panen dalam waktu setahun. Rerata produksi padi organik tiap hektar diperkirakan mencapai enam ton untuk sekali panen.
Kampung Naga terletak sekitar 90 km dari Bandung. Masyarakat yang tinggal di daerah ini mempunyai tradisi lama yang tetap dipertahankan. Keunikan kampung ini adalah bangunan-bangunan rumah yang dibuat seragam, mulai dari bahan bangunan sampai pada potongan bangunan dan arah menghadapnya.
Daerah Rajapolah amat terkenal dengan kerajinan anyaman. Di sini banyak dihasilkan tikar, anyaman dari bambu, mendongan, perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Industri kecil lainnya yang amat menarik: Payung Tasik, Kelom Geulis dan Batik Tulis. Lingkungan industri kecil yang sedang pesat berkembang ialah Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah, yang menghasilkan industri anyaman mendongan dan berbagai kerajinan tangan lainnya. Hasil karya kerajinan tangan ini dapat ditemui dengan mudah di toko-toko yang berada di sepanjang Jalan Raya Rajapolah.
Letusan Gunung Galunggung terakhir, yang terjadi pada tanggal 5 April 1982, memberikan keuntungan di satu sisi. Sisa-sisa letusan itu sekarang berubah menjadi objek wisata yang indah mempesona, membentuk danau kawah dan sumber air panas.
Pantai dengan keindahan alam laut, berpasir putih. Terletak di Kecamatan Cipatujah, sekitar 74 km dari kota Tasikmalaya. Rekreasi bisa dilakukan di muara sungai Cipatujah, mempergunakan perahu, memancing, serta bisa berbelanja berbagai macam buah pisangkec.cipatujah kab.tasikmalaya sangat indah .
Keistimewaan Pantai Sindangkerta, adalah taman laut yang disebut Taman Lengsar. Bisa digunakan sebagai tempat berenang. Jika air laut surut, maka di taman seluas 20 hektar itu, akan dijumpai karang laut, ikan hias, dan suaka alam satwa penyu hijau yang sudah langka kita temukan.
Jarak dari kota Tasikmalaya 100 km, terletak di kecamatan Cikalong. Sebuah pantai berkarang dan landai, memiliki panorama laut yang mempesona. Agak ke timur, terdapat pulau kecil Nusa Manuk. Pada waktu-waktu tertentu, Nusa Manuk dihuni oleh berbagai macam jenis burung
Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan.
Serta juga dibahas dalam KBBI, bahwa Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa.
Pengadaaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya.
Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.
PENGERTIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa :
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa.
TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu:
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
- Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
- Mendorong pemerataan ekonomi.
- Mendorong pengadaan berkelanjutan.
PRINSIP – PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa :
EFISIEN
Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.
Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:
- Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
- Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
- Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
- Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
- Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.
EFEKTIF
Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:
- Kualitas terbaik;
- Penyerahan tepat waktu;
- Kuantiutas terpenuhi;
- Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
- Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
TRANSPARAN
Adanya suatu keadaan dimana pihak-pihak yang terkait didalam kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang dan/jasa yang akan dibeli dan dapat memantau proses lebih detail. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut
Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:
- Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.
Sehingga dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:
- Pengumuman yang luas dan terbuka;
- Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
- Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.
Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya
TERBUKA
Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
BERSAING
Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang sehat antar penyedia.
Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.
Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:
- PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
- Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
- Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
- Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
- Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.
Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.
ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF
Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa menuju untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:
- Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
- Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
- Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
- Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
- Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
AKUNTABEL
Kegiatan pengadaan dapat ditelusuri dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
- Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
- Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta
KESIMPULAN
Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.