Informasi Tender dari Lpse Kota Salatiga
Tender berikut adalah dari Lpse Kota Salatiga. Tersedia juga ratusan tender dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia diupdate setiap hari

Kota Salatiga
Peta Kota Salatiga
Kota Salatiga (bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦯꦭꦠꦶꦒ, Pegon: سالاتيڮا pengucapan bahasa Jawa: ) adalah kota di provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang menjadi enklave dari Kabupaten Semarang. Kota Salatiga terletak 49 kilometer di sebelah Selatan Kota Semarang dan 52 kilometer di sebelah Utara Kota Surakarta, serta berada di jalan negara yang menghubungkan antara Kabupaten Semarang dengan kota Surakarta. Jumlah penduduk kota Salatiga hingga akhir tahun 2021 berjumlah 193.525 jiwa.
Pada masa Hindu-Buddha, Salatiga telah menjadi daerah istimewa sebagaimana tertera dalam prasasti Plumpungan atau prasasti Hampra. Prasasti yang berangka tahun 672 Saka atau 750 Masehi ini ditulis dengan huruf Jawa Kuno dan bahasa Sanskerta. Menurut Soekarto Kartoatmadja, candrasengkala dalam prasasti Plumpungan menunjuk hari Jumat (Suk) rawâra tanggal 31 Asadha atau tanggal 24 Juli 750 Masehi. Tanggal tersebut merupakan peresmian Desa Hampra (Plumpungan) menjadi daerah perdikan. Berdasarkan prasasti ini, hari jadi Salatiga ditetapkan pada tanggal 24 Juli 750, yang dibakukan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kota Salatiga Nomor 15 tanggal 20 Juli 1995 tentang Hari Jadi Kota Salatiga.
Prasasti Plumpungan berisi ketetapan hukum tentang suatu tanah perdikan atau swatantra bagi Desa Hampra di wilayah Trigramyama yang diberikan Raja Bhanu untuk kesejahteraan rakyatnya. Tanah perdikan dikenal pula dengan sebutan sima. Tanah ini biasanya akan diberikan oleh para raja kepada daerah tertentu yang benar-benar berjasa kepada kerajaan atau secara sukarela mendirikan bangunan suci keagamaan. Daerah tersebut selanjutnya menjadi daerah otonom yang dibebaskan dari pajak. Daerah Hampra yang diberi status sebagai daerah perdikan pada zaman pembuatan prasasti itu adalah daerah Salatiga saat ini. Untuk mengabadikan peristiwa itulah, Raja Bhanu menulis dalam prasasti Plumpungan kalimat: "Śrīr-astu svasti prajābhyaḥ", yang berarti, “Semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian!"
Melalui prasasti Plumpungan dapat diperkirakan bahwa daerah Salatiga dahulu berada di bawah otoritas Kerajaan Mataram Kuno. Di sisi lain, Raja Bhanu yang disebutkan dalam prasasti Plumpungan belum dapat diketahui hubungannya dengan Kerajaan Mataram Kuno, tetapi para peneliti menyatakan bahwa seseorang yang mendirikan bangunan suci merupakan seorang bangsawan. Informasi lain yang disampaikan melalui prasasti Plumpungan menunjukkan adanya komunitas Buddha di Salatiga. Lebih dari itu, masyarakat Salatiga juga telah mengenal organisasi kemasyarakatan dalam bentuk kerajaan, meskipun wilayah Salatiga bukan merupakan pusat kerajaan.
Arkeolog Indonesia, Poerbatjaraka, mengatakan bahwa kata "Salatiga" diperkirakan berasal dari perkembangan nama dewi yang disebutkan dalam prasasti Plumpungan, yaitu Siddhadewi. Siddhadewi dikenal dengan nama Dewi Trisala. Nama Trisala kemudian dilestarikan di tempat dewi ini dipuja. Lokasi tersebut dinamakan Tri-Sala, yang berdasarkan kaidah hukum bahasa bisa berbalik menjadi Sala-tri atau Salatiga.
Salatiga pada masa kolonial tercatat sebagai tempat ditandatanganinya perjanjian antara Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said (kelak menjadi K.G.P.A.A. Mangkunegara I) di satu pihak dan Kasunanan Surakarta dan VOC di pihak lain. Perjanjian ini menjadi dasar hukum berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Pada zaman penjajahan Belanda telah cukup jelas batas dan status Kota Salatiga, berdasarkan Staatsblad 1917 No. 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan Stadsgemeente Salatiga yang daerahnya terdiri dari 8 desa. Dikarenakan dukungan faktor geografis, udara sejuk dan letak yang sangat strategis, serta bangunan berarsitektur Indis yang mewah, Kota Salatiga cukup dikenal keindahannya pada masa penjajahan Belanda, bahkan sempat memperoleh julukan De Schoonste Stad van Midden-Java (Kota Terindah di Jawa Tengah).
Wilayah Salatiga menempati letak posisi yang sangat strategis karena berada pada persilangan jalan raya dari enam jurusan, yaitu Semarang, Bringin, Sragen, Surakarta, Magelang, dan Ambarawa. Pada saat ini, Salatiga terdiri atas empat kecamatan (Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan Tingkir) dan 23 kelurahan (Blotongan, Bugel, Cebongan, Dukuh, Gendongan, Kalibening, Kalicacing, Kauman Kidul, Kecandran, Kumpulrejo, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor, Ledok, Mangunsari, Noborejo, Pulutan, Randuacir, Salatiga, Sidorejo Kidul, Sidorejo Lor, Tegalrejo, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah).
Wilayah Salatiga terletak pada ketinggian antara 450-825 meter di atas permukaan air laut. Secara morfologi, Salatiga berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil, yaitu Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Payung, dan Gunung Rong. Morfologi pegunungan menyebabkan Salatiga beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 230-240 C. Adanya kombinasi lereng dan kaki gunung tersebut juga menyebabkan Salatiga terletak pada dataran yang miring ke barat dengan tingkat kemiringannya berkisar antara 50-100, sehingga dapat dikatakan bahwa Salatiga merupakan dataran sekaligus lereng gunung dan pegunungan.
Secara terperinci, topografi atau bentuk permukaan tanah Salatiga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
Jenis tanah di Salatiga sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tanah latosol cokelat dan tanah cokelat tua. Tanah latosol cokelat sangat baik untuk tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan dengan produktivitas sedang hingga tinggi, sedangkan tanah latosol cokelat tua cocok untuk tanaman hortikultura seperti kopi, teh, dan pisang yang banyak dijumpai di bagian utara Salatiga.
Faktor pendukung lain yang turut memengaruhi kesuburan tanah di Salatiga adalah konsenterasi air. Salatiga memiliki tiga sumber mata air yang letaknya berdekatan, yaitu Kalitaman, Benoyo, dan Kalisumbo. Air dari ketiga sumber tersebut memiliki debit yang cukup besar untuk keperluan sehari-hari. Khusus untuk sumber mata air Kalitaman dipakai sebagai kolam renang sejak zaman gemeente dan sampai saat ini menjadi kolam renang bertaraf nasional di Jawa Tengah. Selain ketiga sumber mata air tersebut, masih ada beberapa sumber mata air lagi di Salatiga, yaitu Belik Kalioso, Senjoyo, dan Muncul, sehingga tidak aneh apabila beberapa nama di wilayah ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan sumber mata air tersebut, yaitu Dukuh Kalitaman, Kalisumba, Kalioso, Kalibodri, Kalimangkal, dan Kalicacup.
Pada tahun 1895 Salatiga digabung dengan Kabupaten Semarang berdasarkan Staatsblad No. 35 tanggal 13 Februari 1895. Menjelang akhir 1901 Salatiga sebagai afdeling kontrol dihapuskan dan digabungkan dengan Ambarawa. Berselang dua tahun kemudian, Salatiga secara resmi dipimpin oleh asisten residen. Afdeling Salatiga dibagi menjadi dua afdeling kontrol, yaitu Salatiga dan Ambarawa. Salatiga membawahi Distrik Salatiga dan Distrik Tengaran, sedangkan Ambarawa membawahi Distrik Ambarawa dan Distrik Ungaran.
Pada perkembangannya, Salatiga beralih status menjadi stadsgameente setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Juni 1917 No. 1 yang dimuat dalan Staatsblad No. 226 tahun 1917. Status staadsgementee meningkat menjadi gemeente pada tahun 1926. Adapun daerah yang dapat ditetapkan sebagai daerah otonom adalah kota yang mempunyai sifat kebaratan, banyak penduduk Eropa dan di sekitarnya harus ada perkebunan.
Peningkatan status Salatiga sebagai gameente sempat dipertanyakan karena penduduknya yang sedikit dan wilayahnya yang kecil. Meski penetepan ini bernuasna politik untuk kepentigan orang kulit putih, tetapi Salatiga sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai gameente, yaitu: penduduk, keadaan setempat dan keuangan.
Dari faktor penduduk, jumlah penduduk kulit putih di Salatiga pada saat itu mencapai kurang lebih 17 persen. Hal ini sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah gameente yang menetapkan minimal penduduk kulit putih (Eropa maupun etnis lain) adalah 10 persen. Salatiga yang pada saat itu masih dipenuhi perkebunan-perkebunan menjadi pertimbangan peningkatan status menjadi gameente. Hal ini terkait dengan kedaadan setempat yang dapat menunjang perkembangan gameente nantinya. Faktor keuangan terutama berkaitan dengan perpajakan, Salatiga dianggap sudah bisa memenuhinya.
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah bekas stadsgemeente yang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1929 No. 393 yang kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Kota Salatiga memiliki 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan sebesar 186.859 jiwa dan luas wilayah 57,36 km² dengan kepadatan 3.257 jiwa/km². Sebelum tahun 1992, Salatiga dibagi menjadi satu kecamatan, Kecamatan Salatiga. Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992, 13 desa di Kabupaten Semarang dipindahkan ke Salatiga, dan Kecamatan Salatiga dilebur, sehingga sekarang terdapat empat kecamatan.
Pada 2015, Salatiga memiliki populasi sebesar 183.815, dengan 89.928 laki-laki dan 93.887 perempuan. Dan hingga akhir tahun 2021, berjumlah 193.525 jiwa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, mayoritas masyarakat Salatiga menganut agama Islam yakni 79,46%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan memiliki jumlah yang signifikan yakni sebanyak 20,14%, yang mana Kristen Protestan sebanyak 15,53% dan selebihnya Katolik sebanyak 4,61%. Agama lain yakni Buddha sebanyak 0,35% yang umumnya adalah keturunan Tionghoa, Hindu sebanyak 0,04% dan Konghucu serta aliran kepercayaan) sebanyak 0,01%. Salatiga terkenal akan toleransi agamanya dan merupakan salah satu dari sedikit kota di Jawa untuk mengadakan perayaan dan festival Natal di luar ruangan.
Terdapat sebuah industri pengolahan yang berkembang, yang mencakup tekstil, produksi ban dan pemotongan hewan. Pada tahun 2000, industri ini berkontribusi 119,76 miliar rupiah terhadap ekonomi Salatiga. Salatiga terletak di persimpangan dari dan ke Semarang, Surakarta dan Yogyakarta, membawa keuntungan terhadap sektor perdagangannya. Pada 2000, sektor perdagangan berkontribusi 109 miliar rupiah terhadap ekonomi Salatiga.
Di kota ini terdapat Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) salah satu universitas Kristen swasta ternama di Indonesia. Selain itu terdapat pula UIN Salatiga (Universitas Islam Negeri Salatiga) sebagai satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri di Kota Salatiga yang berdiri berkat dukungan berbagai pihak terutama para ulama dan pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Kemudian ada Institut Roncali, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, Amika, Akbid ArRum, Akbid Bhakti Nusantara, sekolah perhotelan Wahid Hospitality School, sekolah berkuda Arrowhead, dan STIBA Satya Wacana.
Sekolah-sekolah menengah di Salatiga melalui Internet dihubungkan dalam Jaringan Pendidikan Salatiga. Adapun sekolah-sekolah menengah umum di Salatiga antara lain SMA Negeri 1 Salatiga, SMA Negeri 2 Salatiga, SMA Negeri 3 Salatiga, dan beberapa SMA swasta. Sedangkan untuk sekolah kejuruan ada SMK Negeri 1 Salatiga, SMK Negeri 2 Salatiga, SMK Negeri 3 Salatiga dan beberapa SMK swasta dan sekolah internasional.
Di Salatiga ada 10 SMP Negeri, 1 MTs Negeri Salatiga dan beberapa SMP swasta seperti SMP Muhammadiyah, SMP Islam Al Azhar 18, SMP Stella Matutina, SMP Kristen 1, SMP Kristen 2, dan SMP Laboratorium Satya Wacana, SMP Raden Paku Blotongan, SMP Islam Sudirman, SMP Darma Lestari, SMP IT Nidaul Hikmah, SMP Muhammadiyah Plus dll. Adapun beberapa SD Negeri yang tersebar di banyak daerah dan juga swasta yang banyak terpusat diperkotaan dan mulai merambah ke daerah pinggiran.
Pendidikan non formal juga telah berdiri, yaitu Sekolah "Baking" yang dipelopori oleh Perusahaan Terigu Bogasari, yaitu Bogasari Baking Center (BBC) di dekat kampus Universitas Kristen Satya Wacana (Cungkup-Sayangan, Kec.Sidorejo)
Sebagai Kota Pendidikan, Salatiga juga memiliki Perpustakaan Umum Kota Salatiga sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang menyediaan sumber informasi dan pengetahuan bagi setiap orang, khususnya bagi warga Salatiga.
Salatiga tidak memiliki stasiun kereta api maupun bandara, tetapi masyarakat dapat mengakses wilayah ini dengan menggunakan bus melalui kelima daerah tersebut.
Salatiga memiliki tiga terminal, yaitu Terminal Tingkir yang melayani tujuan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya; Terminal Tamansari yang melayani tujuan dalam kota; serta Terminal Rejosari yang melayani tujuan dalam kota dan wilayah sekitar Magelang (Getasan, Kopeng, dan Ngablak).
Untuk transportasi massal, Salatiga memiliki angkutan kota, bus kota ESTO, Sawojajar, Konco Narimo, Tunas Mulya, Safari dan armada taksi Galaksi Taksi dan Matra Taksi dengan tujuan beberapa daerah di sekitar kota Salatiga. Salatiga juga sudah memiliki transportasi berbasis online yaitu GO-JEK dan Grab serta transportasi tradisional seperti andong dan becak.
Salatiga memiliki Jalan Lingkar Selatan Salatiga yang beroperasi tahun 2011 dengan total panjang 14 km yang membentang dari Blotongan hingga Cebongan Salatiga.
Salatiga juga dilintasi oleh Jalan Tol Semarang-Surakarta seksi 3 yaitu Jalan Tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,6 kilometer yang disebut sebagai Panoramic Toll Road karena keindahan pemandangan alam sepanjang perjalanan. Jalan Tol Semarang–Surakarta ini melewati daerah utara dan timur kota Salatiga yang akan memiliki dua Gerbang Tol yaitu Gerbang Tol Salatiga di Tingkir, Salatiga yang telah dibuka serta Gerbang Tol Pattimura yang akan dibangun pada 2018 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR) berlokasi di Kauman Kidul, Sidorejo, Salatiga yang akan langsung mengakses dalam pusat kota dimana proyek ini akan menelan investasi sekitar 70 miliar. Secara umum, tujuannya adalah agar akses dapat ditempuh lebih cepat dari Kota Semarang, Kota Surakarta, maupun Jogja. Jalan tol ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 September 2017, dan tepat pada hari itu, Jalan Tol sudah mulai bisa difungsikan. kemudian jalan menuju akses Exit Tol atau dari Terminal Tingkir akan dilebarkan yang semula memiliki lebar hanya 6 meter menjadi 11 meter meskipun perencanaan Pemkot pada 2015 adalah jalan Suruh-Tingkir ini akan dilebarkan menjadi 21 meter dan panjang 2 kilometer sesuai standar jalan nasional dengan estimasi biaya anggaran sebesar 26 miliar.
Klub sepak bola Salatiga adalah Persatuan Sepak Bola Indonesia Salatiga (PSISa) dan Hati Beriman FC yang dikelola oleh manajemen klub. Adapun Diklat Salatiga telah mencetak beberapa pemain tim nasional seperti Gendut Doni Christiawan. Selain sepak bola, juga terdapat beberapa cabang olahraga yang berprestasi seperti pencak silat, karate dengan pembina Dragon Master serta klub-klub lainnya dan sudah sering memberi kejuaraan dan kebanggan bagi Salatiga. Banyak atlet olahraga yang mewakili kota bahkan Indonesia dalam pertandingan. Dari UKSW sendiri juga terdapat klub basket Satya Wacana LBC Angsapura yang sudah sering sekali menjuarai liga basket Indonesia.
Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan.
Serta juga dibahas dalam KBBI, bahwa Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa.
Pengadaaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya.
Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.
PENGERTIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa :
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa.
TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu:
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
- Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
- Mendorong pemerataan ekonomi.
- Mendorong pengadaan berkelanjutan.
PRINSIP – PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa :
EFISIEN
Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.
Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:
- Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
- Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
- Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
- Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
- Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.
EFEKTIF
Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:
- Kualitas terbaik;
- Penyerahan tepat waktu;
- Kuantiutas terpenuhi;
- Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
- Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
TRANSPARAN
Adanya suatu keadaan dimana pihak-pihak yang terkait didalam kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang dan/jasa yang akan dibeli dan dapat memantau proses lebih detail. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut
Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:
- Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.
Sehingga dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:
- Pengumuman yang luas dan terbuka;
- Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
- Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.
Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya
TERBUKA
Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
BERSAING
Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang sehat antar penyedia.
Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.
Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:
- PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
- Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
- Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
- Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
- Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.
Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.
ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF
Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa menuju untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:
- Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
- Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
- Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
- Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
- Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
AKUNTABEL
Kegiatan pengadaan dapat ditelusuri dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
- Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
- Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta
KESIMPULAN
Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.