Tender Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi asuransi bangunan / gedung milik pemerintah Kota Bogor)

Rp. 938.000.000,00

Bkad Kota Bogor - Bogor (Kota)

Bkad Kota Bogor - Bogor (Kota)
LPSE Kota Bogor
Tender Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi asuransi bangunan / gedung milik pemerintah Kota Bogor) Bkad Kota Bogor - Bogor (Kota) LPSE Kota Bogor

LPSE Kota Bogor

Tender Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi asuransi bangunan / gedung milik pemerintah Kota Bogor)

Nilai Pagu Paket Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi asuransi bangunan / gedung milik pemerintah Kota Bogor) Rp. 938.000.000,00

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
SIUA Kualifikasi usaha Non Kecil, Klasifikasi Usaha Bidang Asuransi Umum yang masih berlaku
TDP atau NIB Subklasifikasi bidang usaha Asuransi Umum Konvensional, KBLI 65121
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia Jasa Asuransi memiliki sertifikasi dan menerapkan ISO 9001 2015 dan ISO 27001 2013 yang masih berlaku
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia Jasa Asuransi memiliki minimum aset Rp3.000.000.000.000,- tiga trilyun rupiah
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia Jasa Asuransi memiliki Nilai Modal Disetor minimal sebesar Rp. 250.000.000.000,- dua ratus lima puluh milyar rupiah
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia jasa memiliki Rasio Kecukupan Investasi diatas 100 persen
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia jasa melampirkan Risk Base Capital RBC di atas 150 persen per Triwulan Ketiga 2022 dari Otoritas Jasa Keuangan OJK
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia Jasa Asuransi melampirkan Keterangan Tidak Sedang Dikenakan Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan OJK
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia Jasa Asuransi memiliki Peringkat minimal A dari Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Penyedia memiliki Surat Pencatatan Produk Asuransi BangunanGedung dari Kementrian Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan OJK
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki SDM Tenaga Ahli
Jenis Keahlian Keahlian/Spesifikasi Pengalaman Kemampuan Manajerial
Bidang Usaha Property Sertifikasi Indonesian Certified Property Underwriter (ICPU) Di atas 1 tahun Asuransi Property
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
Tabel Data KBKI
Divisi Kelompok Deskripsi Tahun
71 713 Jasa asuransi dan pensiun (di luar jasa reasuransi) kecuali jasa jaminan sosial wajib KBKI 2015
Image Description

Syarat Tender Belum terpenuhi? Tenang, Kami bantu sampai bisa ikut tender, Mulai dari NIB, SKK Konstruksi, ISO, CSMS, SBU Konstruksi, SBU Non Konstruksi, Laporan Akuntan Publik, SBUJPTL, SIUJPTL, Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan (SKTTK) ESDM dll

Hubungi tim kami segera, supaya tidak gagal tender karena ketinggalan jadwal lelang/tender.

Detail Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi asuransi bangunan / gedung milik pemerintah Kota Bogor)

Unit

LPSE Kota Bogor

Pagu

Rp. 938.000.000,00 (938,0 Jt)

Metode

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tanggal

10-Pebruari-2023 s/d 17-Pebruari-2023

Satuan Kerja

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

K/L/PD

Pemerintah Daerah Kota Bogor

Rencana Umum Pengadaan

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
40810023 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi asuransi bangunan / gedung milik pemerintah Kota Bogor) APBD
Tender Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi asuransi bangunan / gedung milik pemerintah Kota Bogor) Bkad Kota Bogor - Bogor (Kota) LPSE Kota Bogor

Lokasi Pekerjaan

Peta Bkad Kota Bogor - Bogor (Kota)

Tentang LPSE Kota Bogor

Kota Bogor (Sunda: ᮘᮧᮌᮧᮁ, Belanda: Buitenzorgcode: nl is deprecated ) adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak 59 km di sebelah selatan Jakarta, dan merupakan enklave Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.122.772 jiwa, dengan kepadatan 10.001 jiwa/km².

Kota Bogor dikenal dengan julukan Kota Hujan, karena memiliki curah hujan yang lumayan sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Pada masa Kolonial Belanda, Kota Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram.

Pada awal abad ke-5 Masehi, Kota Bogor merupakan pusat Kerajaan Tarumanagara dengan raja yang bernama Purnawarman. Beberapa kerajaan lainnya lalu memilih untuk bermukim di tempat yang sama dikarenakan daerah pegunungannya yang secara alamiah membuat lokasi ini mudah untuk bertahan terhadap ancaman serangan, dan di saat yang sama adalah daerah yang subur serta memiliki akses yang mudah pada sentra-sentra perdagangan saat itu.

Di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di Kota Bogor tentang kerajaan silam, salah satu prasasti tahun 1533 menceritakan kekuasaan Prabu Surawisesa dari Kerajaan Sunda.

Kerajaan Sunda yang memiliki ibukota di Pajajaran diyakini terletak di Kota Bogor, dan menjadi pusat pemerintahan Prabu Siliwangi yang dinobatkan pada 3 Juni 1482. Hari penobatannya ini diresmikan sebagai Hari Jadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada tahun 1973 dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini.

Setelah penyerbuan tentara Banten, catatan mengenai Kota Pakuan hilang, dan baru ditemukan kembali oleh ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeeck pada tahun 1687. Mereka melakukan penelitian atas Prasasti Batutulis dan beberapa situs lainnya, dan menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff membangun Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya Daendels yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Bogor direncanakan sebagai sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal. Dengan pembangunan-pembangunan ini, wilayah Bogor pun mulai berkembang.

Setahun kemudian, van Imhoff menggabungkan 9 distrik (Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Dramaga, dan Kampung Baru) ke dalam satu pemerintahan yang disebut Regentschap Kampung Baru Buitenzorg.

Di kawasan itu van Imhoff kemudian membangun sebuah Istana Gubernur Jenderal. Dalam perkembangan berikutnya, nama Buitenzorg dipakai untuk menunjuk wilayah Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihideung, hingga puncak Gunung Salak, dan puncak Gunung Gede.

Pada masa pendudukan Inggris, yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Stamford Raffles, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (Botanical Garden), beliau juga mempekerjakan seorang arsitek yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzorg.

Pada tahun 1903, terbit Undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk Staadsgemeente diantaranya adalah.

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No.204) 2. Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No.206) 3. Gemeente Buitenzorg (S. 1905 No.208) 4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No.121) 5. Gemeente Cirebon (S. 1905 No.122) 6. Gemeente Soekabumi (S. 1914 No.310)

Pembentukan Gemeente tersebut bukan untuk kepentingan penduduk Pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat Golongan Eropa dan yang dipersamakan (yang menjadi Burgermeester atau Wali kota dari Staatsgemeente Buitenzoorg selalu orang-orang Belanda dan baru tahun 1940 diduduki oleh orang Bumiputra yaitu Mr. Soebroto).

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada, maka terbentuklah Bestuursher Voorings Ordonantie atau Undang-undang perubahan tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (Staatsblad 1922 No. 216), sehinga pada tahun 1922 terbentuklah Regentschaps Ordonantie (Ordonantie Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah Otonomi Kabupaten (Staatsblad 1925 No. 79).

Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (Staatsblad 1924 No. 378 bij Propince West Java) yang terdiri dari 5 Keresidenan, 18 Kabupaten (Regentscape) dan Kotapraja (Staads Gemeente), dimana Buitenzorg (Bogor) salah satu Staads Gemeente di Provinsi Jawa Barat di bentuk berdasarkan (Staatsblad 1905 No. 208 jo. Staatsblad 1926 No. 368), dengan prinsip Desentralisasi Modern, dimana kedudukan Burgermeester menjadi jelas.

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan di Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor, pada masa ini nama-nama lembaga pemerintahan berubah namanya yaitu: Keresidenan menjadi Syoeoe, Kabupaten/Regenschaps menjadi Ken, Kota/Staads Gemeente menjadi Si, Kewedanaan menjadi/Distrik menjadi Gun, Kecamatan/Under Districk menjadi Soe dan desa menjadi Koe.

Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, terjadi upaya pemisahan secara lebih tegas antara pemerintahan kota dengan kabupaten di Bogor, terlebih setelah peleburan Kawedanan Mandiri Jonggol pada 1950 (kemudian dibubarkan total pada tahun 1963 berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963) menjadi otonomi dibawah kabupaten, membuat nomenklatur Kota Bogor berubah namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarakan Udang-undang Nomor 16 Tahun 1950.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1995, terjadi pemekaran wilayah Kotamadya Bogor yang menyebabkan perubahan batas-batas wilayah antara Kabupaten dan Kotamadya, beberapa desa dari kecamatan sekitar yang menjadi bagian Kotamadya Bogor adalah

Dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor. Hal ini juga berlaku pada seluruh wilayah lainnya yang ada di Indonesia.

Kota Bogor terletak di antara 106°43’30”BT–106°51’00”BT dan 30’30”LS – 6°41’00”LS serta mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter, maksimal 350 meter dengan jarak dari ibukota kurang lebih 60 km.

Seperti wilayah lain di Indonesia, Bogor memiliki iklim tropis dengan tipe Hutan Hujan Tropis. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26 °C dengan suhu terendah 21,8 °C dan suhu tertinggi 30,4 °C.

Kelembaban udara ≥70%, curah hujan rata-rata setiap tahun di Kota Bogor sangatlah tinggi, yaitu sekitar 3.500–4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Januari, karenanya Kota Bogor dijuluki sebagai "Kota Hujan".

Kota Bogor memiliki 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 1.114.018 jiwa dengan luas wilayah 118,50 km² dan sebaran penduduk 10.001 jiwa/km².

The New American Cyclopaedia pada 1867 melaporkan bahwa Buitenzorg (nama Bogor pada saat itu) memiliki populasi sebesar 320.756, termasuk 9.530 Etnis Tiongkok, 650 Etnis Eropa, and 23 Etnis Arab.

Menurut sensus nasional yang dilakukan pada Mei-Agustus 2010, terdapat 949.066 orang yang tercatat sebagai penduduk di Bogor. Rata-rata kepadatan penduduk adalah sekitar 8.000 orang per km2.

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kota Bogor adalah orang Sunda sebagai pribumi, diikuti oleh Tionghoa, Jawa, Betawi, Batak, Minangkabau, dan suku lainnya. Berikut adalah besaran penduduk Kota Bogor berdasarkan suku bangsa pada Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000;

Bahasa utama yang digunakan di Kota Bogor adalah bahasa Sunda dialek Bogor dan penggunaannya meliputi seluruh wilayah Kota Bogor. Di bagian utara, tepatnya di beberapa kelurahan dalam lingkup kecamatan Tanah Sareal, bahasa Sunda dan bahasa Betawi digunakan secara bersamaan dan dianggap sebagai wilayah peralihan bahasa.

Selain itu, Kota Bogor juga memiliki 1 stasiun yang sudah berhenti beroperasi, 3 stasiun KA Pangrango, 1 stasiun KRL Commuter Line, dan 1 stasiun LRT Jabodebek yang sedang dalam usulan, yaitu:

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!

Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi

Contoh Format SBU Jasa Konstruksi Baru 2022

Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.

Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami

Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.

Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?

  • 01. Business Goal

    Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

    • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
    • Kapan akan mengikuti tender
    • Tender apa yang akan diikuti
  • 02. Review kebutuhan teknis

    • Data penjualan tahunan;
    • Data kemampuan keuangan/nilai aset;
    • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
    • Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
    • Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
    • Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
  • 03. Tenaga Ahli & Peralatan

    Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi

    Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan

    Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)

  • 04. Proses SBU

    SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR

    • BUJK Nasional
    • BUJK PMA
    • BUJK Asing

    Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Duniatender.com Cek Proses SBU

  • 05. Perusahaan Anda siap ikut tender

    Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang

    Cek Tender Sekarang!
Image Description

Pengumuman Lelang Tender Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Premi asuransi bangunan / gedung milik pemerintah Kota Bogor)

Sumber