Tender Diseminasi Pemanfaatan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko TA 2023

Rp. 2.029.826.000,00

BKPM, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190 - Jakarta Selatan (Kota)

BKPM, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190 - Jakarta Selatan (Kota)
LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tender Diseminasi Pemanfaatan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko TA 2023 BKPM, Jl. Jend.  Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190 - Jakarta Selatan (Kota) LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal

LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tender Diseminasi Pemanfaatan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko TA 2023

Nilai Pagu Paket Diseminasi Pemanfaatan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko TA 2023 Rp. 2.029.826.000,00

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
NIB dan Izin Usaha OSS 82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran MICE
NIB dan Izin Usaha OSS 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus Special Event
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
Tabel Data KBKI
Divisi Kelompok Deskripsi Tahun
97 979 Aneka jasa lainnya KBKI 2015
Image Description

Syarat Tender Belum terpenuhi? Tenang, Kami bantu sampai bisa ikut tender, Mulai dari NIB, SKK Konstruksi, ISO, CSMS, SBU Konstruksi, SBU Non Konstruksi, Laporan Akuntan Publik, SBUJPTL, SIUJPTL, Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan (SKTTK) ESDM dll

Hubungi tim kami segera, supaya tidak gagal tender karena ketinggalan jadwal lelang/tender.

Detail Diseminasi Pemanfaatan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko TA 2023

Unit

LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pagu

Rp. 2.029.826.000,00 (2,0 M)

Metode

Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai

Tanggal

08-Pebruari-2023 s/d 14-Pebruari-2023

Satuan Kerja

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL

K/L/PD

Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rencana Umum Pengadaan

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
40955107 Diseminasi Pemanfaatan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko TA 2023 APBN
Tender Diseminasi Pemanfaatan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko TA 2023 BKPM, Jl. Jend.  Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190 - Jakarta Selatan (Kota) LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal

Lokasi Pekerjaan

Peta BKPM, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190 - Jakarta Selatan (Kota)

Tentang LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (disingkat BKPM) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala BKPM yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Bahlil Lahadalia. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Kepala BKPM juga bertindak sebagai Menteri Investasi Republik Indonesia.

BKPM didirikan sejak tahun 1973, menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinas antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi.

BKPM mempunyai tugas elaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKPM menyelenggarakan fungsi:

Selain itu, terdapat Inspektorat BKPM yang berada di bawah/bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai satu-satunya lembaga untuk mengkoordinasikan untuk melaksanan perizinan berusaha. Tugas ini ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Inpres ini menegaskan bahwa Kepala BKPM dan Menteri/Kepala Lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!

Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi

Contoh Format SBU Jasa Konstruksi Baru 2022

Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.

Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami

Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.

Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?

  • 01. Business Goal

    Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

    • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
    • Kapan akan mengikuti tender
    • Tender apa yang akan diikuti
  • 02. Review kebutuhan teknis

    • Data penjualan tahunan;
    • Data kemampuan keuangan/nilai aset;
    • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
    • Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
    • Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
    • Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
  • 03. Tenaga Ahli & Peralatan

    Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi

    Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan

    Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)

  • 04. Proses SBU

    SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR

    • BUJK Nasional
    • BUJK PMA
    • BUJK Asing

    Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Duniatender.com Cek Proses SBU

  • 05. Perusahaan Anda siap ikut tender

    Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang

    Cek Tender Sekarang!
Image Description

Pengumuman Lelang Tender Diseminasi Pemanfaatan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko TA 2023

Sumber