Tender Dokumen Masterplan Mall Pelayanan Publik (MPP) Buton Selatan
Kab. Buton selatan - Buton Selatan (Kab.)
Kab. Buton selatan - Buton Selatan (Kab.)
LPSE Kabupaten Buton Selatan
LPSE Kabupaten Buton Selatan
Tender Dokumen Masterplan Mall Pelayanan Publik (MPP) Buton Selatan
Nilai Pagu Paket Dokumen Masterplan Mall Pelayanan Publik (MPP) Buton Selatan
Syarat Tender Belum terpenuhi? Tenang, Kami bantu sampai bisa ikut tender, Mulai dari NIB, SKK Konstruksi, ISO, CSMS, SBU Konstruksi, SBU Non Konstruksi, Laporan Akuntan Publik, SBUJPTL, SIUJPTL, Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan (SKTTK) ESDM dll
Hubungi tim kami segera, supaya tidak gagal tender karena ketinggalan jadwal lelang/tender.
Detail Dokumen Masterplan Mall Pelayanan Publik (MPP) Buton Selatan
Unit
LPSE Kabupaten Buton Selatan
Pagu
Rp. 116.250.000,00 (116,0 Jt)
Metode
Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Tanggal
23-Mei-2023 s/d 15-Juni-2023
Satuan Kerja
K/L/PD
Rencana Umum Pengadaan
- Mengenal ISO 27701: Pentingnya Sertifikasi dan Training untuk Keamanan Data Pribadi
- Mengenal ISO 13485 dan Pentingnya Training serta Sertifikasi untuk Perusahaan Medis
- Mengenal ISO 9001 dan Pentingnya Training serta Sertifikasi untuk Bisnis
- Optimalkan Bisnis Anda dengan ISO Manajemen Mutu: Strategi dan Manfaat Terkini
- Langkah Mudah Memenuhi Syarat Pendirian PT PMA di Indonesia
- Pelatihan K3 Gratis: Tingkatkan Keamanan Kerja & Karier Anda Sekarang
Lokasi Pekerjaan
Peta Kab. Buton selatan - Buton Selatan (Kab.)
Tentang LPSE Kabupaten Buton Selatan
Kabupaten Buton Selatan atau disingkat Busel merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014 menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode 2009-2014. Alasan pemekaran kabupaten ini salah satunya karena akses yang menghambat pelayanan. Ibukota kabupaten Buton Selatan berada di kecamatan Batauga.
Sejak pemekaran Kota Baubau pada tahun 2001, ibu kota kabupaten Buton dipindahkan ke Pasarwajo. Akses menuju Pasarwajo bagi masyarakat Buton Selatan harus melalui Kota Baubau terlebih dahulu karena belum ada akses langsung dari wilayah Buton Selatan ke Pasarwajo. Terlebih beberapa daerah di Buton Selatan merupakan pulau-pulau yang terpisah dari Pulau Buton, seperti Pulau Kadatua, pulau Siompu, dan Pulau Batu Atas, pulau paling selatan di Sulawesi Tenggara yang berdekatan dengan wilayah perairan Nusa Tenggara Timur.
Kabupaten Buton Selatan sebagian besar wilayahnya terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, serta pulau ke-130 terbesar di dunia.
Buton Selatan telah eksis sejak zaman Kerajaan dan Kesultanan Buton. Dalam Undang-Undang Martabat Tujuh (sekitar tahun 1610), yakni undang-undang Kesultanan Buton pada masa Sultan Buton ke-4, disebutkan daerah-daerah Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terdiri atas 72 kadie yang diduduki oleh 30 menteri dan 40 bobato. Sedangkan sisanya menandakan kaum yang memegang pemerintahan di pusat. Dari 70 bagian tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian besar yakni Pale Matanayo dan Pale Sukanayo. Di wilayah Pale Matanayo, Menteri Baluwu mengepalai Rongi, Sempa-Sempa, Tambunaloko, dan Kaindea (Distrik Sampolawa) dan Kaoengkeongkea (Distrik Pasarwajo) dengan nama kesatuannya Lapandewa.
Selanjutnya Menteri Ketapi di Busoa (Distrik Batauga), Lakina Tobe-Tobe di Tobe-Tobe (Distrik Batauga), dan Lakina Batauga di Batauga (Distrik Batauga). Di wilayah Pale Sukanayo, Menteri Peropa di Wabula dan Wasuemba (Distrik Sampolawa), Warugana (Distrik Batauga), dan Ballo (Kabaena). Kemudian Menteri Gama di Lipu, Kaufe, Kapea, dan Banabungi (di pulau Kadatua) yang masuk pada Distrik Batauga dan Wakoko Distrik Pasarwajo. Menteri Siompu di Biwina-pada, Molona, Kaimbulawa, dan Lontoi (terdapat di Pulau Siompu) di Distrik Batauga. Selanjutnya Menteri Lantongau di Katokobari (Distrik Mawasangka) dan Saumolewa (Distrik Sampolawa), Lakina Bola di Lakulepa dan Rano (Distrik Batauga), Lakina Sampolawa di Katilombu Uwe-bonto, dan Mambulu (Distrik Sampolawa), Lakina Kambe-Kambero (Distrik Batauga), Lakina Labalawa (Distrik Batauga), Lakina Lawele di Lawele (Distrik Batauga), dan Lakina Laompo di Laompo (Distrik Batauga).
Berikut adalah daftar Bupati Buton Selatan secara definitif sejak tahun 2017 pasca pemekaran Kabupaten Buton Selatan dari Kabupaten Buton.
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan sejak pembentukannya pada tahun 2014.
Kabupaten Buton Selatan terdiri dari 7 kecamatan, 10 kelurahan dan 60 desa dengan luas wilayah 509,92 km² dan jumlah penduduk sebesar 94.727 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 186 jiwa/km².
Sebagaimana halnya wilayah-wilayah lain bekas Kerajaan dan Kesultanan Buton, etnis di Buton Selatan juga beragam. Sampai saat ini para ahli belum mendapatkan kesepakatan berapa banyak sesungguhnya etnis yang ada di Buton. Namun jika melihat kelompok besarnya, di Buton Selatan umumnya didominasi etnis Ciacia dan sisanya Wolio.
Umumnya masyarakat Buton Selatan memeluk agama Islam, yakni 99,97%, sementara Kristen berjumlah 0,03%. Masyarakat Buton selatan berprofesi sebagai petani, nelayan, pelaut, pedagang, dan sebagian bekerja di sektor jasa lainnya.
Produksi hutan Buton Selatan adalah rotan jenis batang yang memiliki luas area 150 Ha dengan total produksi 85.604 dan nilai produksinya mencapai 34.241.200. Selain itu terdapat pula perkebunan pohon palm agel yang digunakan sebagai salah satu bahan baku tali untuk dibuat menjadi aneka kerajinan, salah satunya dibuat sebagai tas tangan Agel. Di mana tas Agel ini merupakan salah satu cendera mata khas Sulawesi Tenggara.
Potensi ekspor selain tambang yaitu ikan laut yang mencapai ± 41.168,52 ton sehingga Kabupaten Buton Selatan merupakan jalur ikan terbesar di Indonesia. Terdapat pula potensi budidaya rumput laut yang produksinya mencapai ± 1.258,89 ton.
Potensi ekonomi di Kabupaten Buton Selatan secara utuh memiliki tujuh potensi tambang yaitu mangan, uranium, nikel, aspal, pasir besi, marmer, dan logam mulia yang sebagian sudah menjadi komoditas ekspor.
Dari sektor pariwisata, beberapa objek wisata baik wisata alam, sejarah maupun budaya menjadi daya tarik tersendiri. Seperti beberapa benteng bekas peninggalan Kesultanan Buton, adat dan tradisi masyarakat Ciacia, beberapa pantai pasir putih, lanskap yang khas, serta keindahan bawah laut Basilika (Batu Atas, Siompu, Liwutongkidi, dan Kadatua).
Potensi sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa dengan debit 5,40 kubik per detik yang kapasitasnya mencapai 480,00 KW. Demikian maka keberadaan sumber daya air sungai Sampolawa dapat dijadikan sebagai penopang kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat dan pengembangan kawasan industri bagi Kabupaten Buton Selatan.
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!
Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi
Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.
Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?
-
01. Business Goal
Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.
- Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
- Kapan akan mengikuti tender
- Tender apa yang akan diikuti
-
02. Review kebutuhan teknis
- Data penjualan tahunan;
- Data kemampuan keuangan/nilai aset;
- Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
- Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
- Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
- Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
-
03. Tenaga Ahli & Peralatan
Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi
Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan
Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)
-
04. Proses SBU
SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR
- BUJK Nasional
- BUJK PMA
- BUJK Asing
Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Duniatender.com Cek Proses SBU
-
05. Perusahaan Anda siap ikut tender
Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang
Cek Tender Sekarang!