Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi Paket Sudah Selesai Kode 10657620000 TA 2026

Jasa Layanan Konsultasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bulukumba TA. 2026

LPSE Mahkamah Agung RI
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

Rp. 36.000.000,00

Nilai Pagu

Pengadilan Negeri Bulukumba - Bulukumba (Kab.)

Lokasi

5 Desember 2025

Tanggal

Pengadaan Langsung

Metode

Lihat Pengumuman di LPSE Butuh Bantuan?

Informasi Lengkap Tender Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Data paket, syarat kualifikasi, dan jadwal dari pengumuman LPSE untuk membantu Anda menilai kesiapan dan menyiapkan dokumen penawaran.

Bersumber dari LPSE

Data diambil dari pengumuman resmi SPSE/LPSE

Diperbarui Berkala

Tahap, jadwal, dan pemenang disinkronkan ulang secara rutin

Detail Paket

Pagu, lokasi, metode, syarat, dan jadwal dalam satu halaman

Bantuan Dokumen

Bantuan kelengkapan dokumen persyaratan tender

Siap Ikut Tender Ini?

Pastikan dokumen persyaratan Anda lengkap sebelum batas waktu: SBU, SKK Konstruksi, ISO, CSMS, dan lainnya.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Detail Informasi Tender

Nama Paket: Jasa Layanan Konsultasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bulukumba TA. 2026
Kode Tender: 10657620000
Satuan Kerja: PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
K/L/PD: Mahkamah Agung
LPSE: LPSE Mahkamah Agung RI
Nilai Pagu: Rp. 36.000.000,00
Lokasi Pekerjaan: Pengadilan Negeri Bulukumba - Bulukumba (Kab.)
Tanggal: 5 Desember 2025
Metode: Pengadaan Langsung
Jenis Pengadaan: Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Jenis Kontrak: Lumsum
Tahun Anggaran: APBN 2026
Tahap Saat Ini: Paket Sudah Selesai

Syarat Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Jasa Konsultansi	Jasa Konsultansi Hukum

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi Daftar Hitam lain;
d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.