Tender Pembangunan Puskesmas Pembantu Sungai Lulut

Dinas Kesehatan - Banjar (Kab.)

Dinas Kesehatan - Banjar (Kab.)
LPSE Kabupaten Banjar
Tender Pembangunan Puskesmas Pembantu Sungai Lulut Dinas Kesehatan - Banjar (Kab.) LPSE Kabupaten Banjar

LPSE Kabupaten Banjar

Tender Pembangunan Puskesmas Pembantu Sungai Lulut

Nilai Pagu Paket Pembangunan Puskesmas Pembantu Sungai Lulut

Image Description

Syarat Tender Belum terpenuhi? Tenang, Kami bantu sampai bisa ikut tender, Mulai dari NIB, SKK Konstruksi, ISO, CSMS, SBU Konstruksi, SBU Non Konstruksi, Laporan Akuntan Publik, SBUJPTL, SIUJPTL, Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan (SKTTK) ESDM dll

Hubungi tim kami segera, supaya tidak gagal tender karena ketinggalan jadwal lelang/tender.

Detail Pembangunan Puskesmas Pembantu Sungai Lulut

Unit

LPSE Kabupaten Banjar

Pagu

Rp. 394.102.800,00 (394,0 Jt)

Metode

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tanggal

08-Agustus-2023 s/d 14-Agustus-2023

Satuan Kerja

K/L/PD

Rencana Umum Pengadaan

Tender Pembangunan Puskesmas Pembantu Sungai Lulut Dinas Kesehatan - Banjar (Kab.) LPSE Kabupaten Banjar

Lokasi Pekerjaan

Peta Dinas Kesehatan - Banjar (Kab.)

Tentang LPSE Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Banjar terletak di kecamatan Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.688,00 km² dan berpenduduk sebanyak 580.100 jiwa pada akhir tahun 2023. Kabupaten Banjar termasuk dalam calon wilayah metropolitan Banjar Bakula.

Sejak tahun 1826, terdapat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835, sewaktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam. Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari De zuider-afdeeling van Borneo termasuk sebagian daerah Dusun (Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut.

Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (keraton) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tanganan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura. Jadi Keraton Bumi Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan (istana kenegaraan) untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860.

Setelah jatuh menjadi daerah protektorat Hindia Belanda, Sultan Banjar dan mangkubumi cukup hanya menerima gaji tahunan dari Belanda. Di bawah mangkubumi yang dilantik Belanda, daerah protektorat Kesultanan Banjar dibagi menjadi dua divisi yaitu divisi Banua Lima di bawah regent Raden Adipati Danu Raja dan divisi Martapura di bawah regent Pangeran Jaya Pamenang. Divisi Martapura terbagi dalam 5 Distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Empat dan Distrik Margasari. Regent Martapura terakhir adalah Pangeran Suria Winata. Jabatan regent dihapuskan pada tahun 1884.

Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Daerah-daerah bekas Kesultanan Banjar digabungkan dengan daerah-daerah yang sudah menjadi milik Belanda sebelumnya.

Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Martapura. Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Sejak 1898 di bawah Afdeeling terdapat Onderafdeeling dan distrik.

Pembagian administratif tahun 1898 menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, Afdeeling Martapoera dengan ibu kota Martapura terdiri dari:

Afdeeling Martapoera terdiri dari 3 onderafdeeling, salah satunya adalah onderafdeeling Martapura dengan distrik Martapura. Dalam tahun 1902, Afdeeling Martapura membawahi 3 onderafdeeling: Martapura, Pengaron dan Tanah Laut. Perubahan selanjutnya Martapura menjadi onderafdeeling di bawah Afdeeling Banjarmasin. Afdeeling dipimpin oleh Controleur dan Kepala Distrik seorang Bumiputera dengan pangkat Kiai. Setelah kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, ditetapkan daerah Otonomi Kabupaten Banjarmasin. Daerah otonom Kabupaten Banjarmasin meliputi 4 Kawedanan.

DPRDS pada tanggal 27 Februari 1952, mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-undang Darurat 1953, kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1959.

Bupati yang menjabat di kabupaten Banjar saat ini ialah Saidi Mansyur dan didampingi wakil bupati, Said Idrus Al Habsyi. Saidi dan Idrus adalah pemenang pada pemilihan umum bupati Banjar 2020. Mereka dilantik oleh penjabar gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA atas nama Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila tanggal 26 Februari 2021. Mereka menjabat untuk periode 2021-2024.

Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan, 13 kelurahan, dan 277 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 542.204 jiwa dengan luas wilayah 4.668,00 km² dan sebaran penduduk 116 jiwa/km².

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dari perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. Keberadaan perusahaan lokal, nasional dan asing yang bergerak dibidang Tambang Batubara turut memberikan andil besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar.

Tambang Batubara di kabupaten ini dikelola oleh perusahaan seperti PT. Pamapersada Nusantara, PT. Kalimantan Prima Persada, PT. Pinang Coal Indonesia dan lain-lain yang diawasi oleh Perusahaan Daerah (PD. Baramarta).

Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar berasal dari Suku Banjar sekitar 86,28%. Penduduk asli kabupaten Banjar berasal dari suku Banjar Kuala, namun banyak juga terdapat suku Banjar Hulu dan Banjar Batang Banyu yang berasal dari kawasan Banua Anam. Suku bangsa yang ada di Kabupaten Banjar antara lain:

Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar menganut agama Islam sekitar 99,25%. Agama Islam memberi pengaruh kuat pada kehidupan masyarakat Suku Banjar. Kota Martapura dikenal sebagai kota santri dan Serambi Mekkah, dimana terdapat masjid dan pesantren terbesar yaitu Masjid Agung Al-Karomah dan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di Martapura setiap tahun juga diadakan acara Haul Guru Sekumpul yang diperkirakan merupakan haul terbesar di Indonesia.

Selain penganut agama Islam, penganut agama lain seperti Kristen dan Hindu) juga terdapat di Kabupaten Banjar, terutama di kecamatan Paramasan yang didiami Suku Dayak Meratus.

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!

Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi

Contoh Format SBU Jasa Konstruksi Baru 2022

Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.

Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami

Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.

Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?

  • 01. Business Goal

    Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

    • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
    • Kapan akan mengikuti tender
    • Tender apa yang akan diikuti
  • 02. Review kebutuhan teknis

    • Data penjualan tahunan;
    • Data kemampuan keuangan/nilai aset;
    • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
    • Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
    • Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
    • Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
  • 03. Tenaga Ahli & Peralatan

    Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi

    Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan

    Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)

  • 04. Proses SBU

    SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR

    • BUJK Nasional
    • BUJK PMA
    • BUJK Asing

    Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Duniatender.com Cek Proses SBU

  • 05. Perusahaan Anda siap ikut tender

    Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang

    Cek Tender Sekarang!
Image Description

Pengumuman Lelang Tender Pembangunan Puskesmas Pembantu Sungai Lulut

Sumber