Tender Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya - Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Rp. 2.170.655.000,00

Praya, Jln. Basuki Rahmat No. 02 Praya - Lombok Tengah (Kab.)

LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI

Tender Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya - Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Nilai Pagu Paket Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya - Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 Rp. 2.170.655.000,00

Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya - Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

NIB Berbasis Risiko Kuailifikasi Kecil

a KBLI 46311 dengan Tingkat Risiko Rendah b KBLI 46312 dengan Tingkat Risiko Rendah c KBLI 46313 dengan Tingkat Risiko Rendah d KBLI 46315 dengan Tingkat Risiko Rendah e KBLI 46319 dengan Tingkat Risiko Rendah f KBLI 46321 dengan Tingkat Risiko Rendah g KBLI 46322 dengan Tingkat Risiko Rendah h KBLI 46325 dengan Tingkat Risiko Rendah i KBLI 46331 dengan Tingkat Risiko Rendah j KBLI 46206 dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi k KBLI 46324 dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi l KBLI 46610 dengan Tingkat Risiko Tinggi

Memiliki NPWP

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Memiliki TDP atau NIB

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

1 tahun sebelumnya

Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Tidak masuk dalam Daftar Hitam