Tender PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI Tender Ulang

JLN. LINGKAR KTM DESA BENTE FONUASINGKO 94973 - Morowali (Kab.)

JLN. LINGKAR KTM DESA BENTE FONUASINGKO 94973 - Morowali (Kab.)
LPSE Polda Sulawesi Tengah
Tender PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI 
Tender Ulang JLN. LINGKAR KTM DESA BENTE FONUASINGKO 94973 - Morowali (Kab.) LPSE Polda Sulawesi Tengah

LPSE Polda Sulawesi Tengah

Tender PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI Tender Ulang

Nilai Pagu Paket PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI Tender Ulang

PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI 
Tender Ulang

PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI 
Tender Ulang

PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI 
Tender Ulang

PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI 
Tender Ulang

PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI 
Tender Ulang

PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI 
Tender Ulang

Image Description

Syarat Tender Belum terpenuhi? Tenang, Kami bantu sampai bisa ikut tender, Mulai dari NIB, SKK Konstruksi, ISO, CSMS, SBU Konstruksi, SBU Non Konstruksi, Laporan Akuntan Publik, SBUJPTL, SIUJPTL, Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan (SKTTK) ESDM dll

Hubungi tim kami segera, supaya tidak gagal tender karena ketinggalan jadwal lelang/tender.

Detail PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI Tender Ulang

Unit

LPSE Polda Sulawesi Tengah

Pagu

Rp. 255.500.000,00 (256,0 Jt)

Metode

Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tanggal

16-Desember-2022 s/d 22-Desember-2022

Satuan Kerja

K/L/PD

Tender PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI 
Tender Ulang JLN. LINGKAR KTM DESA BENTE FONUASINGKO 94973 - Morowali (Kab.) LPSE Polda Sulawesi Tengah

Lokasi Pekerjaan

Peta JLN. LINGKAR KTM DESA BENTE FONUASINGKO 94973 - Morowali (Kab.)

Tentang LPSE Polda Sulawesi Tengah

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (disingkat Polda Sulteng) adalah pelaksana tugas kepolisian dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Polda Sulteng dibentuk pada tahun 1995, dan saat ini dipimpin oleh jenderal bintang dua Inspektur Jenderal Polisi.

Pembentukan kepolisian daerah yang menaungi wilayah Sulawesi Tengah berawal pada likuidasi yang dilakukan dalam unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Tengah (Polda Sulutteng). Keberadaan organisasi kepolisian daerah di wilayah bagian tengah Pulau Sulawesi berjalan seiring dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1964. Terbentuknya Sulawesi Tengah, menandai pembentukan organisasi kepolisian pertama, yang disebut dengan Komando Resor Angkatan Kepolisian (Korak). Korak Sulawesi Tengah membawahi Komando Resor (Kores) di tingkat kabupaten seperti Kabupaten Donggala, Poso, Banggai, dan Buol Tolitoli.

Pada tahun 1971, namanya diubah menjadi Komando Antar Resor (Komtarres). Setahun setelahnya, Komtarres Sulawesi Tengah berubah menjadi Kepolisian Wilayah 152 (Kowil). Sejak tahun 1982, akronimnya diganti menjadi Kepolisian Wilayah (Polwil). Pada tanggal 29 Maret 1995, status Polwil Sulawesi Tengah ditingkatkan menjadi Kepolisian Daerah (Polda), dan dipisahkan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Pada hari yang sama, Kapolri Jenderal Pol. Banurusman, meresmikan berdirinya Polda Sulteng.

Pada tanggal 20 Mei 2008, gedung utama markas Polda Sulteng mengalami kebakaran. Lantai dua dari bangunan utama—termasuk ruang kerja Kapolda—terbakar habis dalam waktu kurang dari dua jam. Kebakaran tersebut memusnahkan ratusan data dan berkas kepegawaian. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi, tetapi baru mampu memadamkan kobaran api sejam kemudian. Saat peristiwa ini terjadi, Kapolda saat itu, Brigjen. Pol. Suparni Parto baru sepekan menjabat. Suparni sendiri saat itu kebetulan sedang berada di Poso.

Pada tanggal 15 November 2019, Jenderal Pol. Idham Azis selaku Kapolri mengukuhkan kenaikan tipologi Polda Sulteng dari tipe B menjadi tipe A. Kenaikan tipologi ini menandakan bahwa jabatan Kapolda Sulteng akan dipegang oleh perwira tinggi polisi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, sedangkan Wakapolda akan dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi.

Pada tahun 2000, pangkat perwira polisi yang menjabat sebagai Kapolda ditingkatkan dari Kolonel Polisi (sekarang dikenal sebagai Komisaris Besar Polisi) menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Hal ini disebabkan karena kenaikan tipologi Polda Sulteng menjadi polda tipe B. Pada tahun 2019, Polda Sulteng naik status menjadi polda tipe A sehingga harus dipimpin oleh seorang perwira tinggi polisi yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.

Sejak tahun 2019, Polda Sulteng naik status menjadi polda tipe A sehingga jabatan Wakapolda harus diduduki seorang perwira tinggi polisi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!

Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi

Contoh Format SBU Jasa Konstruksi Baru 2022

Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.

Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami

Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.

Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?

  • 01. Business Goal

    Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

    • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
    • Kapan akan mengikuti tender
    • Tender apa yang akan diikuti
  • 02. Review kebutuhan teknis

    • Data penjualan tahunan;
    • Data kemampuan keuangan/nilai aset;
    • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
    • Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
    • Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
    • Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
  • 03. Tenaga Ahli & Peralatan

    Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi

    Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan

    Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)

  • 04. Proses SBU

    SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR

    • BUJK Nasional
    • BUJK PMA
    • BUJK Asing

    Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Duniatender.com Cek Proses SBU

  • 05. Perusahaan Anda siap ikut tender

    Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang

    Cek Tender Sekarang!
Image Description

Pengumuman Lelang Tender PENGADAAN MAKAN PIKET ULP NON ORGANIK POLRES MOROWALI Tender Ulang

Sumber