Tender Pengadaan Mesin Ketinting 6,5 PK
Rp. 600.000.000,00
Desa Bobong - Taliabu (Kab.)
Desa Bobong - Taliabu (Kab.)
LPSE Kabupaten Pulau Taliabu
LPSE Kabupaten Pulau Taliabu
Tender Pengadaan Mesin Ketinting 6,5 PK
Nilai Pagu Paket Pengadaan Mesin Ketinting 6,5 PK Rp. 600.000.000,00
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||||
|
||||
Memiliki NPWP
|
||||
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
||||
Memiliki TDP atau NIB
|
||||
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. |
||||
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya |
||||
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
||||
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
||||||||
|
Syarat Tender Belum terpenuhi? Tenang, Kami bantu sampai bisa ikut tender, Mulai dari NIB, SKK Konstruksi, ISO, CSMS, SBU Konstruksi, SBU Non Konstruksi, Laporan Akuntan Publik, SBUJPTL, SIUJPTL, Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan (SKTTK) ESDM dll
Hubungi tim kami segera, supaya tidak gagal tender karena ketinggalan jadwal lelang/tender.
Detail Pengadaan Mesin Ketinting 6,5 PK
Unit
LPSE Kabupaten Pulau Taliabu
Pagu
Rp. 600.000.000,00 (600,0 Jt)
Metode
Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tanggal
12-Nopember-2022 s/d 18-Nopember-2022
Satuan Kerja
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PULAU TALIABU
K/L/PD
Pemerintah Daerah Kabupaten Taliabu
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
---|---|---|
37149595 | Pengadaan Mesin Ketinting 6,5 PK | APBDP |
- Mengenal ISO 27701: Pentingnya Sertifikasi dan Training untuk Keamanan Data Pribadi
- Mengenal ISO 13485 dan Pentingnya Training serta Sertifikasi untuk Perusahaan Medis
- Mengenal ISO 9001 dan Pentingnya Training serta Sertifikasi untuk Bisnis
- Optimalkan Bisnis Anda dengan ISO Manajemen Mutu: Strategi dan Manfaat Terkini
- Langkah Mudah Memenuhi Syarat Pendirian PT PMA di Indonesia
- Pelatihan K3 Gratis: Tingkatkan Keamanan Kerja & Karier Anda Sekarang
Lokasi Pekerjaan
Peta Desa Bobong - Taliabu (Kab.)
Tentang LPSE Kabupaten Pulau Taliabu
.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}1°56′53″S 124°23′14″E / 1.94806°S 124.38722°E / -1.94806; 124.38722
Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Pulau Taliabu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten ini berpenduduk 59.330 jiwa pada tahun 2019. Pulau Taliabu dikenal sebagai penghasil bijih besi dengan sekitar 70% wilayahnya merupakan areal pertambangan yang dikuasai puluhan perusahaan.
Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Timur, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, dan Kecamatan Tabona. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki luas wilayah keseluruhan ±1.469,93 km2 dengan jumlah penduduk ±56.135 jiwa pada tahun 2012 dan 71 (tujuh puluh satu) desa/kelurahan.
Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu menempati sebuah pulau yang dikelilingi beberapa pulau kecil di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah darat sebesar ±738,1 km². Secara geografis, kabupaten ini lebih mudah diakses melalui Luwuk atau Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah) dibanding dari ibukota Provinsi Maluku Utara (Ternate). Secara astronomis, terletak antara 1°34'39–2°04'24 Lintang Selatan dan 124°17'01–125°19'35 Bujur Timur serta berada di antara Pulau Halmahera dan Pulau Sulawesi.
Pulau Taliabu pada awalnya merupakan kawasan yang didominasi oleh kawasan hutan primer, namun seiring dengan perkembangan usaha ekonomi daerah melalui pemanfaatan hutan, maka sebagian besar hutan yang mendominasi kawasan Pulau Taliabu adalah hutan sekunder. Hutan pimer hanya terdapat secara terbatas di bagian selatan Kecamatan Taliabu Utara, bagian utara Taliabu Selatan dan bagian barat Kecamatan Tabona. Sebagian besar kawasan pesisir merupakan kawasan pertanian lahan kering (perkebunan) dan beberapa areal merupakan lahan terbuka non-produktif. Lahan pertanian kering atau perkebunan didominasi oleh tanaman cengkeh, kelapa, dan kakao.
Terdapat perbedaan karakter topografi yang agak berbeda antara wilayah perbukitan dan wilayah pesisir. Bagian wilayah perbukitan (di tengah Pulau Taliabu) pada umumnya mempunyai topografi (ketinggian) yang relatif curam dengan susunan bukit-bukit dan gunung dan sebagian besar berada di 250 m sampai 1388 m di atas permukaan laut . Di bagian wilayah pesisir Pulau Taliabu ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 4 m sampai 20 m di atas permukaan laut dan ditemui adanya penggunaan-penggunaan mikro dan lembah-lembah yang “kontinyu” dan tidak terdapat topografi yang curam. Dengan demikian dari aspek topografi, pada prinsipnya, tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan wilayah ini, namun dari segi pengembangan sanitasi faktor kemiringan dan ketinggian dari permukaan laut sangat berpengaruh terhadap opsi teknologi yang akan dikembangkan dalam pengembangan infrastruktur sanitasi.
Berdasarkan data hidrologis yang diperoleh, terdapat 67 daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa hampir seluruh sungai di pulau ini tidak kering sepanjang tahun alias selalu basah, bahkan sebagian menjadi ancaman bahaya banjir pada saat musim hujan datang.
Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu beriklim tropis dengan tipe iklim hutan hujan tropis (Af). Suhu udara di wilayah Taliabu berkisar antara 21°–32 °C, tetapi cenderung lebih rendah untuk wilayah perbukitan dan pegunungan. Tingkat kelembapan nisbi di Pulau Taliabu berkisar antara 67%–79%. Curah hujan di wilayah kabupaten ini selalu tinggi hampir sepanjang tahun dengan curah hujan bulanan berada pada angka lebih dari 100 mm per bulan dan jumlah hari hujan lebih dari 130 hari hujan per tahun. Bulan terbasah terjadi di bulan Mei dengan jumlah curah hujan ≥200 mm per bulannya. Sementara itu, bulan dengan jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan jumlah curah hujan di bawah 70 mm per bulan.
Berikut adalah daftar Bupati Taliabu secara definitif sejak tahun 2016 pasca pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu dari Kabupaten Kepulauan Sula.
Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 sebanyak 59.330 jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 52.503 jiwa, penduduk Pulau Taliabu mengalami pertumbuhan sebesar 0,02 persen.
Penduduk yang menetap di Pulau Taliabu terdiri dari penduduk asli Taliabu yang terdiri atas suku Mange, suku Kadai, suku Siboyo, dan suku Panto yang diklasifikasikan berdasarkan bahasa yang digunakan, wilayah menetap, serta orientasi mata pencaharian, dsb. Sementara untuk penduduk pendatang yang berasal dari luar Pulau Taliabu, yaitu suku Buton, suku Ambon, suku Banggai, suku Bugis-Makassar, dan suku Jawa.
Kendati penduduk Taliabu terdiri dari berbagai suku dengan latar belakang budaya yang berbeda namun kehidupan sosial masyarakat tidak pernah mengalami kesenjangan sosial apalagi konflik sosial. Hal ini diayomi oleh kearifan lokal masyarakat Pulau Taliabu yang dikenal dengan Mangkalomu atau kumpul bersama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang didasari dengan Dadi Sia Kito Mangkoyong yang artinya bersatu untuk maju. Filosofi kehidupan masyarakat yang damai ini dijadikan moto oleh pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dengan istilah Hamungsia Sia Tofu yang berarti Bersama dan Bersatu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Pulau Taliabu tahun 2019 mencatat bahwa agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah Islam dengan persentase 75,16%. Kemudian, sebahagian lagi memeluk agama Kristen dengan persentasi 24,84%, dimana Protestan sebanyak 18,98% dan Katolik 5,86%. Dan sebagian kecil lagi memeluk agama Hindu atau juga aliran kepercayaan asli masyarakat Taliabu.
Kabupaten Pulau Taliabu sudah mulai mengembangkan sektor wisata. Objek wisata yang biasa dijumpai di wilayah ini adalah wisata alam dan wisata budaya. Untuk wisata alam sendiri, terdapat pelbagai tempat yang menawarkan pemandangan indah dan suasana yang menenangkan seperti Pulau Samada Besar, Pantai Bobong, Pantai Lede, Pulau Woyo, Pemandian Ratahaya, Pantai Punggawa, dsb. Sedangkan wisata budaya masyarakat setempat, terdapat beberapa desa adat seperti Desa Limbo dan desa-desa adat lain di Taliabu.
Artikel bertopik geografi atau tempat Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!
Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi
Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.
Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?
-
01. Business Goal
Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.
- Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
- Kapan akan mengikuti tender
- Tender apa yang akan diikuti
-
02. Review kebutuhan teknis
- Data penjualan tahunan;
- Data kemampuan keuangan/nilai aset;
- Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
- Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
- Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
- Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
-
03. Tenaga Ahli & Peralatan
Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi
Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan
Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)
-
04. Proses SBU
SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR
- BUJK Nasional
- BUJK PMA
- BUJK Asing
Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Duniatender.com Cek Proses SBU
-
05. Perusahaan Anda siap ikut tender
Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang
Cek Tender Sekarang!