Tender Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Rp. 200.000.000,00

Kecamatan Pesisir tengah - Pesisir Barat(Kab.)

Kecamatan Pesisir tengah - Pesisir Barat(Kab.)
LPSE Kabupaten Pesisir Barat
Tender Pengawasan Pembangunan Kantor PKK Kecamatan Pesisir tengah - Pesisir Barat(Kab.) LPSE Kabupaten Pesisir Barat

LPSE Kabupaten Pesisir Barat

Tender Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Nilai Pagu Paket Pengawasan Pembangunan Kantor PKK Rp. 200.000.000,00

Persyaratan Kualifikasi
Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SBU sub bidangsub klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, kode RE201 sub kualifikasi kecil yang masih berlaku atau lisensi Lembaga Sertifikat Badan Usaha LSBU dengan subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian, Kode subklasifikasi RK001 kualifikasi kecil
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (1)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan sub bidang/sub klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, kode RE201 sub kualifikasi kecil yang masih berlaku; atau lisensi Lembaga Sertifikat Badan Usaha (LSBU) dengan subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian, Kode subklasifikasi RK001 kualifikasi kecil [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
7. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:<br/> a. untuk pekerjaan Usaha Kecil, pekerjaan sejenis adalah berdasarkan subklasifikasi [berdasarkan subklasifikasi] atau<br/> b. untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis adalah . [berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan] dengan ketentuan:<br/> i. Nilai ambang batas total minimal sebesar 65 <br/> ii. Pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan bobot 30 % (diisi 25-40)<br/> iii. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis tertinggi yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan nilai pekerjaan yang dikompetisikan dengan bobot 40 % (diisi 35-45)<br/> iv. Pengalaman pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir,pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi dengan bobot 25 % (diisi 20-30)<br/> v. Domisili Perusahaan di 5 (tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota) sama dengan lokasi pekerjaan dengan bobot 5%<br/> vi. Total jumlah b+c+d+e = 100%.<br/>
9. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka:
a. evaluasi persyaratan pada angka 1, 3, 4, 5, 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO
b. evaluasi pada angka 2, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan
c. evaluasi pada angka 7, dilakukan secara gabungan dan
d. evaluasi pada angka 8, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan.
Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Image Description

Syarat Tender Belum terpenuhi? Tenang, Kami bantu sampai bisa ikut tender, Mulai dari NIB, SKK Konstruksi, ISO, CSMS, SBU Konstruksi, SBU Non Konstruksi, Laporan Akuntan Publik, SBUJPTL, SIUJPTL, Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan (SKTTK) ESDM dll

Hubungi tim kami segera, supaya tidak gagal tender karena ketinggalan jadwal lelang/tender.

Detail Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Unit

LPSE Kabupaten Pesisir Barat

Pagu

Rp. 200.000.000,00 (200,0 Jt)

Metode

Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Tanggal

24-Juli-2023 s/d 16-Agustus-2023

Satuan Kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

K/L/PD

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Tender Pengawasan Pembangunan Kantor PKK Kecamatan Pesisir tengah - Pesisir Barat(Kab.) LPSE Kabupaten Pesisir Barat

Lokasi Pekerjaan

Peta Kecamatan Pesisir tengah - Pesisir Barat(Kab.)

Tentang LPSE Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kotanya adalah Krui. Kabupaten Pesisir Barat disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Sehingga, kabupaten ini merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat dihuni sedikitnya oleh 164.453 jiwa.

Wilayah timur kabupaten ini terdapat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sedangkan di wilayah baratnya adalah lautan dengan pantai yang indah dan masih asri seperti Pantai Batu Tihang. Beberapa pantai seperti Tanjung Setia memiliki ombak yang tinggi sehingga menjadi lokasi ajang selancar internasional tahunan seperti Krui Pro yang diadakan World Surf League.

Kondisi Iklim Kabupaten Pesisir Barat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang dilewati oleh jalur Pegunungan Bukit Barisan dan Keberadaan Samudera Hindia di sebelah Barat. Menurut Oldeman dan Las Davis (1970), Kabupaten Pesisir Barat memiliki dua tipe iklim, yakni:

Kabupaten Pesisir Barat secara topografi dapat dibagi kedalam topografi dari permukaan laut, di mana mencakup seluruh Kecamatan wilayah Pesisir (Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Pesisir Selatan) pada sepanjang pantai Barat wilayah ini. Topologi perbukitan, yang memiliki ketinggian antara 600-1000 meter di atas permukaan laut, yang meliputi TNBBS dan lain-lainnya termasuk ke dalam wilayah ini. Kabupaten Pesisir Barat terletak di ujung paling barat wilayah Provinsi Lampung yang berdekatan dengan Samudera Hindia, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelum pembentukan Propinsi Lampung di tahun 1964, Kabupaten Pesisir Barat bersama dengan Kabupaten Lampung Barat masih termasuk bagian daripada Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Pesisir Barat memilih Bupati dan Wakil Bupati definitif pertamanya secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dimenangkan oleh pasangan Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan Erlina, S.P., M.H. Sebelumnya kabupaten ini dipimpin oleh Penjabat Bupati Besisir Barat H. Kherlani, S.E. dan dilanjutkan oleh Penjabat Bupati Besisir Barat Drs. Qodratul Ikhwan, M.M.

Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan, 2 kelurahan, dan 116 Pekon. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 155.964 jiwa dengan luas wilayah 2.907,23 km² dan sebaran penduduk 53 jiwa/km².

Sektor pariwisata merupakan potensi andalan Kabupaten Pesisir Barat, setiap tahun ratusan bahkan ribuan turis datang ke Krui, untuk berlibur, berselancar dan menikmati keindahan pantainya. Selain pantai krui memiliki dua pulau eksotis yaitu pulau pisang dan pulau Betuah, yang alami dan keindahannya tidak kalah dengan pulau-pulau destinasi wisata di dunia, Hanya memang potensi itu belum tereksplorasi.

Akses perhubungan dari dan menuju Krui, bisa dilakukan melalui darat, laut, dan Udara. Di Krui terdapat Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas, Pelabuhan Kuala Stabas, dan Jalan nasional lintas Barat yang melewati seluruh wilayah krui yang berada digaris pantai sepanjang 200 Kilometer lebih. Potensi hasil bumi dan hutan, juga bagus dan memiliki nilai jual tinggi, seperti damar mata kucing yang merupakan getah damar kualitas terbaik didunia dan telah diakui internasional yang berasal dari krui. Belum lagi hasil bumi lainnya seperti cengkih, kopi, lada, kakao. Kabupaten Pesisir Barat juga merupakan wilayah pertanian khususnya di Kecamatan Pesisir Selatan yang memiliki ribuan hektar sawah dengan sistem pengairan irigasi.

Artikel bertopik geografi atau tempat Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan syarat utama untuk bisa ikut tender/lelang pemerintah!

Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBU Jasa Konstruksi

Contoh Format SBU Jasa Konstruksi Baru 2022

Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), kami siap membantu Perusahaan Anda, sehingga Anda dapat mengikut tender pemerintah/swasta sesuai dengan jadwal lelang/tender yang ada.

Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami

Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.

Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki SBU Jasa Konstruksi?

  • 01. Business Goal

    Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

    • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
    • Kapan akan mengikuti tender
    • Tender apa yang akan diikuti
  • 02. Review kebutuhan teknis

    • Data penjualan tahunan;
    • Data kemampuan keuangan/nilai aset;
    • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
    • Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
    • Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
    • Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
  • 03. Tenaga Ahli & Peralatan

    Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi

    Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan

    Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)

  • 04. Proses SBU

    SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR

    • BUJK Nasional
    • BUJK PMA
    • BUJK Asing

    Selama Proses SBU, Anda dapat melakukan pengecekan realtime di website Duniatender.com Cek Proses SBU

  • 05. Perusahaan Anda siap ikut tender

    Selamat! Perusahaan Anda sudah bisa berbisnis dengan tenang

    Cek Tender Sekarang!
Image Description

Pengumuman Lelang Tender Pengawasan Pembangunan Kantor PKK

Sumber