OSS Saja Tidak Cukup
Christina Pasaribu
1 day ago

OSS Saja Tidak Cukup

OSS Saja Tidak Cukup

Gambar OSS Saja Tidak Cukup

Di banyak kesempatan Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa ia menghendaki adanya perbaikan iklim usaha di Indonesia. Tujuannya jelas, yaitu peningkatan investasi yang diharapkan menggerakkan roda perekonomian, sehingga pada akhirnya akan menyediakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Inilah logika pembangunan ekonomi yang saat ini nampaknya diyakini kebenarannya oleh pemimpin nomor wahid Indonesia.

Salah satu aspek utama dalam upaya untuk memperbaiki iklim usaha adalah melalui reformasi perizinan. Hal ini penting mengingat perizinan berusaha di Indonesia masih dihinggapi banyak persoalan. Mulai dari proses yang memakan waktu lama, hingga persoalan korupsi. Wajar jika KPK pada 2018 menyampaikan bahwa 80% Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK adalah terkait dengan urusan perizinan.

Ikhtiar presiden Jokowi untuk memperbaiki persoalan perizinan sesungguhnya telah nampak sejak awal kepemimpinannya di 2014. Hanya beberapa hari setelah dirinya dilantik, ia langsung menyambangi Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menanyakan soal-soal terkait investasi.

 

Segala macam formulasi kebijakan juga dikeluarkan untuk menarik meningkatkan penanaman modal. Tidak tangung-tanggung, Presiden Jokowi melemparkan “umpan” yang bernama Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) untuk menarik investor.

Ada beragam rumusan PKE yang jumlahnya ada 16 paket, mulai dari deregulasi, mekanisme insentif bagi daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), dan relaksasi daftar investasi negatif.

Tidak sampai di situ, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 91/ 2017 tentang Percepatan Berusaha. Setelah beberapa bulan berselang, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/ 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan inilah yang kemudian menjadi pijakan pelaksanaan Online Single Submission (OSS) yang secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Kordinator Perekonomian pada 9 Juli 2018.

 

OSS diharapkan menjadi solusi untuk membongkar persoalan perizinan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya, Pemerintah mengklaim bahwa OSS memiliki kelebihan proses perizinan yang cepat, praktis, dan bisa dipantau langsung. Meski demikian, prakteknya hingga saat ini masih kontroversial. Tidak sedikit pihak yang mengeluhkan sistem pelayanan perizinan lewat OSS yang belum optimal.

Serangkaian “jurus” kebijakan untuk memperbaiki iklim usaha tersebut berbuah hasil positif. Tingkat kemudahan berusaha di Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan. Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia boleh dikatakan meroket dari 120 di 2014 menjadi 72 di 2018. Meskipun, jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN Indonesia masih terpuruk di peringkat ketiga dari bawah. Jauh tertinggal dari Singapura di peringkat kedua, dan Malaysia di peringkat 24.

Di saat ikhtiar penyempurnaan OSS, Kementerian/ Lembaga pengampu izin saat ini juga tengah melakukan standardisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perizinannya. Menurut Kemenko Perekonomian, ada lima ketentuan yang harus dimuat dalam sebuah NSPK perizinan. Pertama, pemetaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terkait dengan perizinan. Kedua, klasifikasi jenis perizinan berusaha ke dalam a) Izin Usaha, atau b) Izin Operasional/ Komenrsial.

Ketiga, menetapkan unit organisasi mana yang berwenang melakukan proses izin. Ketiga, mengatur persayaratan yang harus dipenuhi serta durasi waktu proses perizinan. Keempat, menentukan pengelompokan klasifikasi persyaratan. Dan kelima, menentukan siapa yang berwenang menerbitkan izin. Apakah pemerintah pusat, provinsi, atau pemerintah kabupaten/ kota?

Berdasarkan pengalaman mendampingi dua Kementerian melakukan standardisasi NSPK tersebut, penulis menemukan sejumlah persoalan yang kerap menjadi pertanyaan para pemangku izin, di antaranya adalah mekanisme validasi data yang diunggah oleh pelaku usaha. Hal ini penting karena dokumen persyaratan tersebut menjadi dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

Dokumen yang tidak valid tentu akan menghasilkan keputusan yang cacat dan merugikan negara. Kosongnya mekanisme pengecekan validasi dokumen ini membuka peluang pada terjadinya perbuatan melawan hukum.

Tidak hanya itu, dokumen izin yang diterbitkan OSS juga berpotensi untuk dipalsukan. Hal ini karena pelaku usaha hanya menerima izin dalam bentuk soft copy dan mencetak sendiri dokumen tersebut. Tidak ada tanda khusus seperti hologram atau tinta emas yang menunjukan keaslian sebuah sertifikat izin. Keaslian dokumen dapat diketahui jika dilakukan pemeriksaan barcode yang tertera di lembar izin.

Berdasarkan penuturan seorang petugas perizinan di salah satu Kementerian, ia telah menemukan delapan kasus penipuan yang menggunakan OSS dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Salah satu kasus pemalsuan izin diketahui setelah pelaku usaha membawa dokumen izinnya ke kementerian untuk mengurus izin berikutnya.

Petugas perizinan kemudian mengetahui bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut adalah bukan yang sebenarnya alias palsu. Belum yakin sampai disitu, petugas tersebut kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengecek nomor izin. Hasilnya diketahui bahwa nomor izin tersebut adalah untuk izin yang lain. Kasus seperti ini tentu tidak boleh terjadi lagi.

Oleh karenanya, OSS saja tidak cukup. Sebuah sistem untuk memastikan validasi keaslian dokumen harus dibangun secara komprehensif di saat yang bersamaan dengan upaya mengoptimalisasi fungsi OSS dalam mendorong reformasi perizinan berusaha di Indonesia. Tidak boleh ada pemalsuan atau penipuan izin yang berkedok OSS karena jelas akan merugikan negara.

Tim Stranas Pencegahan Korupsi yang di antaranya terdiri dari Kemenko Perekonomian, KPK, dan Kemenkoninfo perlu mendeteksi sejak dini modus-modus yang mungkin dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dialog dengan para pengampu izin bisa dilakukan tanpa melulu bicara tentang standaridisasi NSPK. Semoga Indonesia Maju!

About the author
duniatender.com Sebagai penulis artikel di IzinBerusaha.com

Christina Pasaribu adalah seorang konsultan bisnis berpengalaman yang berdedikasi untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan mendalam tentang strategi bisnis dan pasar yang luas, Christina membantu kliennya mengidentifikasi peluang baru, menghadapi tantangan, dan mengoptimalkan kinerja bisnis mereka.

Sebagai seorang konsultan di duniatender.com, Christina Pasaribu telah bekerja dengan berbagai perusahaan dari berbagai industri. Ia memiliki latar belakang yang kuat dalam analisis data dan pemahaman yang mendalam tentang tren pasar, yang memungkinkannya memberikan wawasan berharga kepada klien-kliennya.

Christina juga dikenal karena pendekatannya yang kolaboratif dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak. Ia percaya bahwa kerjasama tim yang efektif adalah kunci untuk mengatasi tantangan bisnis dan mencapai hasil yang optimal.

Selain menjadi konsultan bisnis yang sukses, Christina juga aktif dalam berbagi pengetahuannya melalui menulis artikel untuk duniatender.com. Artikel-artikelnya yang informatif dan berbobot telah membantu banyak pembaca untuk memahami lebih dalam tentang strategi bisnis, pengadaan tender, dan perencanaan bisnis.

Christina Pasaribu selalu bersemangat dalam mencari solusi inovatif untuk tantangan bisnis yang kompleks, dan dia terus berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada setiap klien yang dia layani.

Duniatender.com membantu melakukan Persiapan Tender Perusahaan

Dari perencaan mengambil bidang usaha, kualifikasi sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk Memenangkan Proyek

Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami

Duniatender.com sebagai konsultan bisnis, berpengalaman dalam memberikan solusi bisnis yang inovatif dan efektif untuk perusahaan di berbagai industri. Tim kami yang terdiri dari para ahli di bidang strategi, keuangan, dan operasi akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Kami menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda, termasuk analisis pasar, perencanaan strategis, dan pengembangan bisnis. Dengan pengalaman kami yang luas dan metode yang teruji, kami yakin dapat membantu perusahaan Anda untuk tumbuh dan berkembang lebih sukses.

Duniatender.com Proses SKK Konstruksi cepat dan memuaskan

Konsultasikan goal bisnis dengan kami, supaya dapat mengikuti jadwal tender

Pilih Sub bidang pekerjaan yang akan diambil, misalnya:

  • Konsultan atau Kontraktor
  • Spesialis atau Umum
  • Kecil, Besar atau Menengah
  • Jangan sampai hanya selembar kertas yang belum terpenuhi, anda GAGAL TENDER. Semua cara melengkapi persyaratan perizinan Dasar hingga Izin Operasional ADA DISINI !!
  • Saatnya anda lengkapi semua persyaratan IZIN DASAR & IZIN OPERASIONAL perusahaan anda mulai dari AKTA pendirian/perubahan, NIB (penetapan KBLI yang tepat) hingga Izin Operasional di semua sektor yang anda jalankan.
Terjamin
Sertifikat terjamin keasliannya dan dapat dicek online
Proses Cepat
Dengan puluhan tahun pengalaman kami, proses menjadi lebih cepat
Free Konsultasi
Konsultasi gratis sesuai dengan kebutuhan
24/7 Support
Contact us 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

SBUJK

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti pengakuan formal tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) dan perencana konstruksi atau pengawas konstruksi (KONSULTAN) .

Sertifikat ISO (9001,14001,27001,37001,45001)

Perusahaan atau brand yang telah memiliki sertifikat ISO akan lebih berpeluang memenangkan persaingan pasar global. Pasalnya, perusahaan atau brand tersebut telah memiliki jaminan kualitas produk (barang atau jasa) dari ISO sehingga mendapatkan kepercayaan dari konsumen

SMK3

Menurut PP.No.50/2012, perusahaan yang harus menerapkan dan memiliki sertifikat SMK3 adalah perusahaan dengan jumlah karyawan 100 orang atau lebih atau perusahaan yang memiliki resiko tinggi.

SBUJPTL

Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik merupakan bukti pengakuan formal Badan Usaha bidang Kelistrikan yang dinyatakan telah berkompetensi sesuai klasifikasi pekerjaan yang dijalankan, dan menjadi syarat pengajuan IUJPTL - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

SKK Konstruksi

SKA atau Sertifikat Keahlian dan SKT atau Sertifikat Keterampilan kini berganti istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jasa Konstruksi Para Kontraktor yang baru mengajukan Registrasi & Sertifikasi Jasa Konstruksi ataupun yang melakukan perpanjangan IUJK - Izin Usaha Jasa Konstruksi saat ini, maka SBU & Sertifikat tenaga ahli atau SKA / SKT mengalami TRANSISI selama tahun 2021.

Pendirian PT/CV

Pendirian PT/CV. Mendirikan sebuah badan usaha atas usaha yang akan / sedang anda jalankan, adalah keputusan yang tepat dan sebuah LANGKAH BESAR. Namun, jangan hanya sekedar membuat wadahnya saja, tetapi juga bagaimana proyek-proyek yang akan anda jalankan kedepan sudah tertuang diawal didalam legalitas badan usaha.

Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda?

  • 01. Business Goal

    Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

    • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
    • Kapan akan mengikuti tender
    • Tender apa yang akan diikuti
  • 02. Review kebutuhan teknis

    • Data penjualan tahunan;
    • Data kemampuan keuangan/nilai aset;
    • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
    • Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
    • Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
    • Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
  • 03. Tenaga Ahli & Peralatan

    Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi

    Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan

    Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)

  • 04. Proses SBU

    SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR

    • BUJK Nasional
    • BUJK PMA
    • BUJK Asing