SMK3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012
Christina Pasaribu
1 day ago

SMK3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012

SMK3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012

Gambar SMK3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia. PP ini mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi untuk melaksanakan SMK3 [1][4][6][8].

SMK3, atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. SMK3 mencakup kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja [1][4].

•Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
•Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
•Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

TUJUAN PENERAPAN SMK3:
•meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
•mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
•menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

PENERAPAN SMK3:
•Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
•Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
•Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3:
•Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
•Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
•Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN, Meliputi:
1.Penetapan kebijakan K3;

Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
•identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
•perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
•peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
•kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
•penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
2.Perencanaan K3;
•Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:
1.hasil penelaahan awal;
2.identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
3.peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
4.sumber daya yang dimiliki.
3.Pelaksanaan rencana K3;

Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
•Sumber daya manusia harus memiliki:
1.— kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
2.— kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
•Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
1.— organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
2.— anggaran yang memadai;
3.— prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
4.— instruksi kerja.
•Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
•Kegiatan tersebut:
1.Tindakan pengendalian
2.perancangan (design) dan rekayasa;
3.prosedur dan instruksi kerja;
4.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
5.pembelian/pengadaan barang dan jasa;
6.produk akhir;
7.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
8.rencana dan pemulihan keadaan darurat
•Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
•Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
•Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:
1.Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
2.Melibatkan seluruh pekerka/buruh
3.Membuat petunjuk K3
4.Membuat prosedur informasi
5.Membuat prosedur pelaporan
6.Mendokumentasikan seluruh kegiatan
•Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
4.Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
•Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
•Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
•Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
•Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
•Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
5.Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
•Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
•Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
•Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
1.— terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
2.— adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
3.— adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
4.— terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
5.— adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
6.— adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
7.— adanya pelaporan; dan/atau
8.— adanya masukan dari pekerja/buruh.

PENILAIAN PENERAPAN SMK3
•Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
•Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
•Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

AUDIT SMK3 meliputi:
1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
3.pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
4.pengendalian dokumen;
5.pembelian dan pengendalian produk;
6.keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
7.standar pemantauan;
8.pelaporan dan perbaikan kekurangan;
9.pengelolaan material dan perpindahannya;
10.pengumpulan dan penggunaan data;
11.pemeriksaan SMK3; dan
12.pengembangan keterampilan dan kemampuan

PELAPORAN AUDIT

Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

PENGAWASAN SMK3

•Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
•Pengawasan SMK3 meliputi:
1.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2.organisasi;
3.sumber daya manusia;
4.pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
5.keamanan bekerja;
6.pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
7.pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
8.pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
9.tindak lanjut audit.
•Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
•Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
•Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
•Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
•PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

SANKSI ADMINISTRATIF

Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.

Untuk melaksanakan SMK3, perusahaan perlu melakukan audit SMK3. Audit SMK3 adalah proses yang dilakukan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif. Audit SMK3 bertujuan untuk menentukan sejauh mana kriteria yang telah ditetapkan telah dipenuhi dan untuk mengukur keberhasilan penerapan SMK3 [8][9].

Sumber:

  1. PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 - Jogloabang. [Link]
  2. Ringkasan PP 50/2012 Tentang SMK3 - Safety4abipraya. [Link]
  3. SMK3 Berbasis PP 50/2012 - HRD Spot. [Link]
  4. Online Training – Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3 - Training SDM. [[Link]](https://www.training-sdm.com/online-training-pelatihan-dan-sertifikasi-auditor
About the author
duniatender.com Sebagai penulis artikel di IzinBerusaha.com

Christina Pasaribu adalah seorang konsultan bisnis berpengalaman yang berdedikasi untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan mendalam tentang strategi bisnis dan pasar yang luas, Christina membantu kliennya mengidentifikasi peluang baru, menghadapi tantangan, dan mengoptimalkan kinerja bisnis mereka.

Sebagai seorang konsultan di duniatender.com, Christina Pasaribu telah bekerja dengan berbagai perusahaan dari berbagai industri. Ia memiliki latar belakang yang kuat dalam analisis data dan pemahaman yang mendalam tentang tren pasar, yang memungkinkannya memberikan wawasan berharga kepada klien-kliennya.

Christina juga dikenal karena pendekatannya yang kolaboratif dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak. Ia percaya bahwa kerjasama tim yang efektif adalah kunci untuk mengatasi tantangan bisnis dan mencapai hasil yang optimal.

Selain menjadi konsultan bisnis yang sukses, Christina juga aktif dalam berbagi pengetahuannya melalui menulis artikel untuk duniatender.com. Artikel-artikelnya yang informatif dan berbobot telah membantu banyak pembaca untuk memahami lebih dalam tentang strategi bisnis, pengadaan tender, dan perencanaan bisnis.

Christina Pasaribu selalu bersemangat dalam mencari solusi inovatif untuk tantangan bisnis yang kompleks, dan dia terus berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada setiap klien yang dia layani.

Duniatender.com membantu melakukan Persiapan Tender Perusahaan

Dari perencaan mengambil bidang usaha, kualifikasi sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk Memenangkan Proyek

Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami

Duniatender.com sebagai konsultan bisnis, berpengalaman dalam memberikan solusi bisnis yang inovatif dan efektif untuk perusahaan di berbagai industri. Tim kami yang terdiri dari para ahli di bidang strategi, keuangan, dan operasi akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Kami menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda, termasuk analisis pasar, perencanaan strategis, dan pengembangan bisnis. Dengan pengalaman kami yang luas dan metode yang teruji, kami yakin dapat membantu perusahaan Anda untuk tumbuh dan berkembang lebih sukses.

Duniatender.com Proses SKK Konstruksi cepat dan memuaskan

Konsultasikan goal bisnis dengan kami, supaya dapat mengikuti jadwal tender

Pilih Sub bidang pekerjaan yang akan diambil, misalnya:

  • Konsultan atau Kontraktor
  • Spesialis atau Umum
  • Kecil, Besar atau Menengah
  • Jangan sampai hanya selembar kertas yang belum terpenuhi, anda GAGAL TENDER. Semua cara melengkapi persyaratan perizinan Dasar hingga Izin Operasional ADA DISINI !!
  • Saatnya anda lengkapi semua persyaratan IZIN DASAR & IZIN OPERASIONAL perusahaan anda mulai dari AKTA pendirian/perubahan, NIB (penetapan KBLI yang tepat) hingga Izin Operasional di semua sektor yang anda jalankan.
Terjamin
Sertifikat terjamin keasliannya dan dapat dicek online
Proses Cepat
Dengan puluhan tahun pengalaman kami, proses menjadi lebih cepat
Free Konsultasi
Konsultasi gratis sesuai dengan kebutuhan
24/7 Support
Contact us 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

SBUJK

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti pengakuan formal tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) dan perencana konstruksi atau pengawas konstruksi (KONSULTAN) .

Sertifikat ISO (9001,14001,27001,37001,45001)

Perusahaan atau brand yang telah memiliki sertifikat ISO akan lebih berpeluang memenangkan persaingan pasar global. Pasalnya, perusahaan atau brand tersebut telah memiliki jaminan kualitas produk (barang atau jasa) dari ISO sehingga mendapatkan kepercayaan dari konsumen

SMK3

Menurut PP.No.50/2012, perusahaan yang harus menerapkan dan memiliki sertifikat SMK3 adalah perusahaan dengan jumlah karyawan 100 orang atau lebih atau perusahaan yang memiliki resiko tinggi.

SBUJPTL

Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik merupakan bukti pengakuan formal Badan Usaha bidang Kelistrikan yang dinyatakan telah berkompetensi sesuai klasifikasi pekerjaan yang dijalankan, dan menjadi syarat pengajuan IUJPTL - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

SKK Konstruksi

SKA atau Sertifikat Keahlian dan SKT atau Sertifikat Keterampilan kini berganti istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jasa Konstruksi Para Kontraktor yang baru mengajukan Registrasi & Sertifikasi Jasa Konstruksi ataupun yang melakukan perpanjangan IUJK - Izin Usaha Jasa Konstruksi saat ini, maka SBU & Sertifikat tenaga ahli atau SKA / SKT mengalami TRANSISI selama tahun 2021.

Pendirian PT/CV

Pendirian PT/CV. Mendirikan sebuah badan usaha atas usaha yang akan / sedang anda jalankan, adalah keputusan yang tepat dan sebuah LANGKAH BESAR. Namun, jangan hanya sekedar membuat wadahnya saja, tetapi juga bagaimana proyek-proyek yang akan anda jalankan kedepan sudah tertuang diawal didalam legalitas badan usaha.

Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda?

  • 01. Business Goal

    Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

    • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
    • Kapan akan mengikuti tender
    • Tender apa yang akan diikuti
  • 02. Review kebutuhan teknis

    • Data penjualan tahunan;
    • Data kemampuan keuangan/nilai aset;
    • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
    • Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
    • Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
    • Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
  • 03. Tenaga Ahli & Peralatan

    Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi

    Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan

    Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)

  • 04. Proses SBU

    SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR

    • BUJK Nasional
    • BUJK PMA
    • BUJK Asing