Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo 12/2021)

Apa itu Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo 12/2021)? Pengertian & Penjelasan
Ilustrasi: Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo 12/2021)

Landasan hukum positif tertinggi tata kelola pengadaan sektor publik di Indonesia yang mengatur prinsip, etika, pelaku pengadaan, tata cara pemilihan penyedia, dan penyelesaian sengketa kontrak.

Regulasi ini menegakkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel guna memastikan setiap rupiah uang negara (APBN/APBD) menghasilkan nilai manfaat terbaik (value for money).

Kajian regulasi pengadaan barang/jasa publik menjadi rujukan utama dalam hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, dan audit tindak pidana korupsi.