Klausul Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Kontrak Pengadaan

Ketentuan kontraktual yang membebaskan salah satu atau kedua belah pihak dari kewajiban pelaksanaan pekerjaan akibat terjadinya peristiwa luar biasa tak terduga di luar kendali manusia (bencana alam gempa bumi, banjir bandang, perang, kerusuhan massal, pandemi global).

Pemberitahuan keadaan kahar wajib disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu tertentu (misalnya 14 hari) disertai bukti surat keterangan bencana resmi dari otoritas pemerintah.

Analisis doktrin force majeure dan renegosiasi kontrak konstruksi pasca bencana alam banyak diteliti dalam hukum perdata internasional.