Larangan Persekongkolan Tender (Bid Rigging Berdasarkan UU No. 5/1999)

Apa itu Larangan Persekongkolan Tender (Bid Rigging Berdasarkan UU No. 5/1999)? Pengertian & Penjelasan
Ilustrasi: Larangan Persekongkolan Tender (Bid Rigging Berdasarkan UU No. 5/1999)

Praktik persaingan usaha tidak sehat di mana dua atau lebih pelaku usaha bersepakat mengatur penawaran harga lelang (pemenang arisan, penawaran pendamping fiktif / cover bidding, atau supresi penawaran) untuk memenangkan salah satu pihak secara bergantian.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang menyelidiki indikasi bid rigging melalui analisis kesamaan dokumen (metadata file, alamat IP pengunggah berkas, jaminan bank dari penerbit yang sama) dan menjatuhkan denda miliaran rupiah.

Pemberantasan persekongkolan lelang menjadi topik riset unggulan di bidang hukum persaingan usaha dan ekonomi kelembagaan.