Informasi Tender dari Lpse Kabupaten Kolaka
Tender berikut adalah dari Lpse Kabupaten Kolaka. Tersedia juga ratusan tender dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia diupdate setiap hari
Kabupaten Kolaka
Peta Kabupaten Kolaka
Kabupaten Kolaka adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di wilayah Kecamatan Kolaka.
Kabupaten Kolaka resmi ditetapkan sebagai sebuah Daerah Tingkat II pada tanggal 4 Juli 1959 melalui Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Dengan UU tersebut ditetapkan pejabat / penguasa sementara daerah tingkat II yang baru yaitu Wedana Abunawas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Kolaka.
Kemudian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, ditetapkan pengangkatan Bupati Kepala Daerah yang pertama dan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka ditunjuk dan diangkat Bapak Yacob Silondae sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kolaka. Pengambilan sumpah dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 1960.
Adapun pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) yang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1961 bertempat di Gedung Nasional Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287 tanggal 2 Maret 1961.
Kabupaten Kolaka (induk) telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara, dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012. Pasca pemekaran, kabupaten Kolaka mencakup daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah seluas 3.283,59 Km2, dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas ± 15.000 Km². Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2021 berjumlah 238.352 jiwa, dengan kepadatan 73 jiwa/km2.
Suku asli Kolaka adalah Suku Tolaki yang berbahasa Tolaki. Kolaka adalah daerah penghasil logam nikel terutama di Kecamatan Pomalaa. Disitu terdapat berbagai perusahaan besar salah satunya adalah PT Antam.
Kabupaten Kolaka mencakup jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas 3.283,64 km² dan wilayah perairan/laut diperkirakan seluas ± 15.000 km², berbatasan dengan:
Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka umumnya terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan, memiliki beberapa sungai yang memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Kabupaten Kolaka dipandang dari sudut oseanografi memiliki perairan (laut) yang sangat luas, yaitu diperkirakan mencapai ± 15.000 km2.
Wilayah daratan Kabupaten Kolaka mempunyai ketinggian umumnya di bawah 1.000 meter dari permukaan laut dan berada di sekitar daerah khatulistiwa maka daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara minimum sekitar 10 °C dan maksimum 31 °C atau rata-rata antara 24 °C - 28 °C.
Bupati yang menjabat saat ini di Kolaka adalah Amri Jamaluddin, didampingi wakil bupati adalah Husmaluddin.
Jumlah anggota DPRD tahun 2019 sebanyak 30 orang yang berasal dari 11 Partai Politik. Produk hukum yang dihasilkan pada tahun 2010 sebanyak 65 produk hukum, yaitu 15 Perda, 28 Keputusan DPRD, 5 Keputusan Pimpinan dan Keputusan Panitia Musyawarah sebanyak 17 buah.
Kabupaten Kolaka terdiri dari 12 kecamatan, 35 kelurahan dan 100 desa dengan luas wilayah 3.283,59 km² dan jumlah penduduk sebesar 228.970 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 70 jiwa/km².
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Kolaka sebanyak 314.812 jiwa yang terdiri dari 161.679 laki-laki dan 153.133 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahun 2000–2010 rata-rata sebesar 2,79% per tahun. Semnentara pasca terjadinya pemekaran wilayah, pada tahun 2021 jumlah penduduk kabupaten Kolaka sebanyak 241.366 jiwa.
Persentase persebaran penduduk yang berada di bawah 5% adalah Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Baula, dan Kecamatan Uluiwoi.
Keadaan struktur umur penduduk pada tahun 2005 menunjukan bahwa penduduk usia muda atau berumur di bawah 15 tahun sekitar 35,15%. Beberapa tahun terakhir angka rasio jenis kelamin cenderung stabil pada angka 105 yang berarti setiap ada 100 perempuan ada sebanyak 105 laki-laki.
Pada tahun 2005 secara keseluruhan TPAK Kabupaten Kolaka sebesar 116.405 orang di mana sebelumnya pada tahun 2004 terdapat sebanyak 156.617 orang. Angka tersebut belum dapat dijadikan sebagai pedoman karena angkatan kerja pada tahun 2004 masih menyatu dengan Kabupaten Kolaka Utara.
Ditinjau dari lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Kolaka, terlihat bahwa sektor pertanian masih paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 71.415 orang.
Dilihat dari ratio murid terhadap guru pada tahun 2005/2006, yaitu untuk SD sebesar 23, SLTP sebesar 20 dan SLTA sebesar 13 sebenarnya sudah cukup ideal. Hanya yang menjadi masalah bahwa seorang guru tidak mengajar/tatap muka secara terus-menerus, sehingga sebuah kelas tetap memiliki jumlah siswa lebih dari 30 orang dengan seorang guru yang sedang mengajarnya.
Tenaga kesehatan pada tahun 2004 sebanyak 320 orang dan pada tahun 2005 naik menjadi 906 orang, sehingga tenaga kesehatan yang tersebar sudah cukup memadai untuk menangani pasien yang ada.
Pada tahun 2005 tanaman padi mengalami penurunan luas panen dari semula tahun 2004 sebanyak 22.120 ha menjadi 22.093 ha pada tahun 2005.
Cengkih pada tahun 2004 luas arealnya 1.610,89 ha sedangkan tahun 2005 meningkat menjadi 1.635,34 ha. Komoditas jambu mete luasnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2004 seluas 4.706,88 ha dan tahun 2005 menjadi 4.441,38 ha, namun produksinya justru mengalami peningkatan. Produksi Kakao terus mengalami penurunan akibat serangan hama, petani lokal beralih dan menanam Lada Putih, Pala, Nilam, dan Cabe.
Populasi ternak sapi pada tahun 2004 sebanyak 33.705 ekor mengalami kenaikan pada tahun 2005 menjadi 34.738 ekor. Kecamatan Watubangga selama ini dikenal sebagai pusat ternak di Kabupaten Kolaka seperti sapi, kerbau dan kambing.
Populasi ternak unggas ayam ras terbanyak terdapat di Kecamatan Baula sebesar 351.404 ekor pada tahun 2005.
Pada tahun 2005 produksi ikan tercatat sebesar 25.373,20 ton yang terdiri dari produksi ikan laut sebesar 19.253,30 ton dan ikan darat sebanyak 6.119,90 ton.
Perusahaan industri besar/sedang yang sangat menonjol adalah Pabrik Fero Nikel PT. Aneka Tambang di Kecamatan Pomalaa. Pada tahun 2004 pabrik Feni 3 dan sudah beroperasi pada tahun 2005.
Jumlah perusahaan industri kimia selama 5 tahun mengalami kenaikan dari 291 perusahaan tahun 2001 menjadi 304 perusahaan pada tahun 2005, dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.169.366.000,- pada tahun 2001 menjadi Rp.1.950.846.000,- tahun 2005 serta nilai produksi naik dari Rp.734.351.000,- pada tahun 2001 menjadi Rp. 1.394.855.000,- tahun 2005.
Perusahaan industri logam dan mesin tahun 2005 sebanyak 168 perusahaan, kenaikan tersebut diikuti kenaikan jumlah tenaga kerja dari 1.177 orang tahun 2001 menjadi 1.256 orang tahun 2005, investasi Rp. 2.205.069.000,- tahun 2001 menjadi Rp. 3.051.561.000,- tahun 2005 dan produksi perusahaan menjadi Rp. 4.119.607.000,- tahun 2005.
Di Kabupaten Kolaka terdapat pertambangan Nikel dan dengan keunggulan tersebut diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin untuk menunjang perkembangan perekonomian.
Nilai produksi hasil pertambangan pada tahun 2005 mengalami kenaikan produksi bijih nikel, yaitu pada tahun 2004 sebesar 1.312.411 ton dan pada tahun 2005 meningkat sebesar 1.577.602 ton. Dengan kenaikan produksi tersebut, nilai produksi juga mengalami kenaikan dari Rp. 108.237 juta pada tahun 2004 naik menjadi Rp. 148.958 juta pada tahun 2005.
Nilai jual produksi nikel juga mengalami peningkatan, pada tahun 2004 senilai US $ 16.407.171,31,- dan tahun 2005 meningkat menjadi US $ 41.501.542,73. Namun pada ekspor ferro nikel mengalami penurunan apabila pada tahun 2004 sebesar 30.807,52 ton dan tahun 2005 sebesar 28.680,17 ton. Seiring dengan penurunan nilai ekspor, maka nilainya juga mengalami penurunan dari US $ 87.014.875,99,- pada tahun 2004 menjadi US $ 82.623.725,80,- pada tahun 2005.
Nilai ekspor barang melalui Pelabuhan Pomalaa terjadi peningkatan, jika pada tahun 2004 senilai US $110.505.250.300,- pada tahun 2005 meningkat menjadi US $ 136.935.300.540.-
Panjang jalan pada tahun 2010 tercatat sepanjang 1.348,81 km yang terdiri dari jalan Negara sepanjang 8,17 km, jalan Provinsi sepanjang 162,73 km dan jalan Kabupaten sepanjang 1.168,61 km. Sarana transportasi udara tersedia di kabupaten Kolaka, yakni Bandar Udara Sangia Nibandera, yang terletak di kecamatan Tanggetada, Kolaka.
Kegiatan usaha pelayaran selama tahun 2005, seperti kunjungan kapal, arus barang dan penumpang sebanyak 2.296 kunjungan kapal yang terdiri dari 2.262 pelayaran dalam negeri dan 34 pelayaran luar negeri. Dari 2.262 pelayaran dalam negeri tersebut terjadi bongkar barang sebesar 269.360 ton dan muat 87.630 ton serta penumpang turun sebesar 141.116 orang dan naik 155.887 orang. Kemudian dari pelayran luar negeri tidak terdapat arus naik turun penumpang tetapi terdapat bongkar barang sebesar 25.652 ton dan muat 892.263 ton.
Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan.
Serta juga dibahas dalam KBBI, bahwa Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa.
Pengadaaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya.
Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.
PENGERTIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa :
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa.
TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu:
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
- Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
- Mendorong pemerataan ekonomi.
- Mendorong pengadaan berkelanjutan.
PRINSIP – PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa :
EFISIEN
Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.
Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:
- Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
- Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
- Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
- Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
- Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.
EFEKTIF
Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:
- Kualitas terbaik;
- Penyerahan tepat waktu;
- Kuantiutas terpenuhi;
- Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
- Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
TRANSPARAN
Adanya suatu keadaan dimana pihak-pihak yang terkait didalam kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang dan/jasa yang akan dibeli dan dapat memantau proses lebih detail. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut
Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:
- Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.
Sehingga dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:
- Pengumuman yang luas dan terbuka;
- Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
- Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.
Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya
TERBUKA
Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
BERSAING
Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang sehat antar penyedia.
Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.
Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:
- PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
- Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
- Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
- Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
- Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.
Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.
ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF
Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa menuju untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:
- Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
- Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
- Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
- Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
- Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
AKUNTABEL
Kegiatan pengadaan dapat ditelusuri dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:
- Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
- Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
- Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta
KESIMPULAN
Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.
