Informasi Tender dari Lpse Kota Gorontalo

Tender berikut adalah dari Lpse Kota Gorontalo. Tersedia juga ratusan tender dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia diupdate setiap hari

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Gorontalo

Kota Gorontalo

Peta Kota Gorontalo

Kota Gorontalo (Jawi Melayu: كهتا ݢهرهنتاله)(Silita Hulontalo: Kota Hulontalo) merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo, Indonesia sekaligus menjadi kota Kawasan Teluk Tomini di Semenanjung Utara Pulau Sulawesi.

Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini (Teluk Gorontalo), sehingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, jasa dan perdagangan, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur.

Dalam catatan manuskrip sejarah Kesultanan Gorontalo, Kota Gorontalo yang lebih tertata dan memadai terbentuk secara resmi pada tanggal 19 Maret 1728.

Kota ini memiliki luas wilayah 79,03 km² (0,65% dari luas Provinsi Gorontalo). Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kota Gorontalo sebanyak 203.205 orang.

Kota Gorontalo merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar dan Manado, serta merupakan kota terbesar di kawasan Teluk Tomini. Dalam catatan sejarah, Semenanjung Gorontalo secara umum dan Kota Gorontalo secara khusus merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur yaitu selain Ternate, dan Bone.

Pada perkembangannya, pengaruh besar Kota Gorontalo sebagai pusat pendidikan, jasa dan perdagangan pun dirasakan masyarakat luas mulai dari wilayah Bolaang Mongondow, Buol, Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala, Palu bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara dan Timur Indonesia (Ambon, Maluku).

Jika Aceh terkenal dengan julukan "Serambi Mekah", maka Gorontalo terkenal dengan julukan "Serambi Madinah". Asal muasal mengenai julukan ini memiliki banyak versi, diantaranya adalah versi Buya Hamka yaitu:

a. Gorontalo layaknya "Serambi Madinah" yang hiruk pikuk masyarakatnya ramai beribadah, memenuhi masjid-masjid, dan juga lantunan ayat suci terdengar menggema di setiap pelosok masjid.

b. Orang Gorontalo layaknya kaum Anshar (penduduk asli Madinah) yang begitu terbuka menerima Islam sebagai agama kerajaan-kerajaan di Gorontalo, serta begitu ramah menyambut para pendatang yang merantau atau hijrah ke Gorontalo. Para pendatang ini diantaranya berasal dari tanah Arab (Hadramaut), Melayu (Sumatera), Tiongkok (Cina), Minahasa (Sulawesi Utara), dan Bugis (Sulawesi Selatan).

Selain itu, Gorontalo memiliki falsafah "Adati hula-hula'a to Sara'a, Sara'a hula-hula'a to Kuru'ani" yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi "Adat Bersendikan Syara', dan Syara' Bersendikan Kitabullah". Falsafah ini menjadi pandangan hidup masyarakat Gorontalo yang memadukan antara agama, adat istiadat dan alam sekitarnya.

Menurut catatan "Hikayat Gorontalo", daerah yang selama ini kita kenal dengan istilah "Semenanjung Gorontalo" yang ada sekarang ini berasal dari sebuah pulau. Lama-kelamaan, air laut di sekitar pulau itu pun surut dan pada akhirnya muncul tiga gunung, yang salah satunya adalah gunung Tilongkabila. Adapun sebuah lembah di sebelah selatan Gunung Tilongkabila tersebut dicatat dalam sejarah sebagai wilayah yang bernama Hulontalangi, sebuah lembah yang kemudian hari dikenal sebagai daerah Hulontalo atau Gorontalo, yang juga merupakan cikal bakal wilayah Kota Gorontalo.

Kata Gorontalo pada dasarnya berasal dari kata Hulontalo dalam bahasa Gorontalo. Hulontalo itu sendiri berasal dari kata dasar Hulontalangi, sebuah nama salah satu Kerajaan di Gorontalo. Selain itu, terdapat beberapa catatan sejarah mengenai asal muasal dari nama Gorontalo, diantaranya:

Hulontalangi berasal dari dua suku kata, yaitu "Huluntu" yang berarti "Lembah" dan "Langi" yang berarti "Mulia".

Kata "Hulontalangi" dalam penerjemahan lain berasal dari dua suku kata, yaitu "Huntu" yang berarti "Onggokan Tanah" atau "Daratan", dan "Langi-Langi" yang berarti "Tergenang". Maka kata "Hulontalangi" dapat pula diartikan sebagai "Daratan yang Tergenang Air" sesuai dengan cerita turun temurun masyarakat Gorontalo.

Jika ditelusuri sejarahnya, terdapat tiga gunung purba di semenanjung Gorontalo yaitu Gunung Malenggalila, Gunung Tilonggabila (berubah menjadi Tilongkabila) dan satu Gunung lagi yang tidak bernama.

Namun, karena kesulitan dalam pengucapannya maka para penjajah Belanda menyebut "Hulontalo" menjadi "Gorontalo".

Wilayah Kota Gorontalo sekarang merupakan perubahan dari wilayah Pohala'a Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan persekutuan dari 17 Linula (Kelompok Kerajaan kecil yang berorientasi pada ikatan genealogis (kekeluargaan/ikatan darah) serta ikatan teritoris di wilayah Hulontalo (Gorontalo).

Kedudukan Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa, Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Menurut Penelitian, pada tahun 1024 H, kota Kerajaan ini kemudian dipindahkan ke Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Dungingi. Kemudian dimasa Pemerintahan Sultan Botutihe kota Kerajaan ini dipindahkan lagi ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B.Kerajaan Gorontalo merupakan salah satu dari lima daerah yang membentuk ikatan kekeluargaan yang disebut U Duluwo Limo Lo Pohala'a.

Pada tahun 1824 seluruh daerah U Duluwo Limo Lo Pohala'a berada di bawah kekusaan seorang asisten Residen. Kemudian tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "Rechtatreeks Bestur". Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan dan daerah Kota Gorontalo berada di daerah Onder Afdeling Gorontalo. Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi Distrik Gorontalo. Dan pada tahun 1922 Wilayah Kota Gorontalo ditetapkan menjadi daerah Afdeling Gorontalo.

Kota Gorontalo menjadi tempat peristiwa Hari Patriotik 23 Januari 1942 yang dipelopori oleh Nani Wartabone. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Pada waktu itu Nani Wartabone bersama dengan Kusno Danupoyo menggelar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Gorontalo dengan membacakan "Naskah Proklamasi" kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Tidak hanya itu, bendera merah putih pun berhasil dikibarkan, menandai berakhirnya kekuasaan penjajah Belanda di Gorontalo. Sejarah mencatat bahwa Gorontalo menjadi salah satu daerah yang berhasil merdeka dari penjajah, 3 tahun sebelum Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah Kotapraja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960, yang kemudian berubah menjadi Kotamadya Gorontalo pada tahun 1965. Nama Kotamadya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana istilah Kotamadya sudah tidak dipakai lagi, digantikan dengan Kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang.

Pada saat perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo, daerah ini menjadi pusat perjuangan dan aktivitas pergerakan dari para tokoh-tokoh yang menginginkan Gorontalo lebih maju dan sejahtera, lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Perjuangan yang terus digelorakan sejak lama ini pun akhirnya berbuah manis ketika usulan Daerah Otonom Baru bagi Provinsi Gorontalo disetujui oleh pemerintah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Melalui Undang-Undang pembentukan Provinsi Gorontalo ini pun kemudian menetapkan Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo, menjadi pusat pemerintahan, ekonomi dan perdagangan terbesar di kawasan Teluk Tomini.

Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah Kotapraja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960, yang kemudian berubah menjadi Kotamadya Gorontalo pada tahun 1965. Nama Kotamadya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana istilah Kotamadya sudah tidak dipakai lagi, digantikan dengan Kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang.

Secara geografis, Kota Gorontalo terletak antara 00° 28’ 17” – 00° 35’ 56” LU dan 122° 59’ 44” – 123° 05’ 59” BT.

Kota ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–500 m di atas permukaan laut. Kota Gorontalo menempati satu lembah yang sangat luas yang membentang dari wilayah Kabupaten Bone Bolango hingga Kabupaten Gorontalo. Wilayah pinggiran pantainya berupa perbukitan yang tersusun dari batuan Karst termasuk yang berbatasan dengan pantai yang berada di Teluk Tomini.

Daerah ini sangat rawan banjir, nyaris pintu air keluar adalah muara Sungai Bone. Muara ini adalah pertemuan air dari sungai Bone dan sungai Bolango sebelum menyatu dengan air laut. Di muara ini juga terdapat pulau (delta) yang mulai membesar dan ditumbuhi aneka tanaman termasuk kelapa. Setiap hari dari kedua sungai ini mengalir air bersih yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian dataran dimanfaatkan untuk bertanam padi karena air mengalir sepanjang tahun. Di beberapa daerah terdapat kantong-kantong air yang ditumbuhi tanaman Tumbango.

Oleh karena wilayahnya yang cukup dengan garis khatulistiwa, kota Gorontalo beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung sama sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah kota Gorontalo berkisar antara 22°–33 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah kota Gorontalo berada pada angka ±82%. Curah hujan tahunan di wilayah kota Gorontalo berkisar antara 1.000–1.600 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar pada 90–150 hari hujan per tahun.

Wali kota yang menjabat saat ini di kota Gorontalo ialah Marten Taha, didampingi wakil walikota Ryan Kono. Jabatan waki kota saat ini menjadi periode kedua bagi Marten. Pada periode pertama, 2014-2019, ia berpasangan dengan Budi Doku. Dan pada periode keduanya, ia berpasangan dengan Ryan Kono. Marten dan Ryan dilantik pada 2 Juni 2019, untuk masa jabatan 2019-2024.

Kota Gorontalo terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Pada tahun 2017, Luas wilayahnya mencapai 79,59 km² dan jumlah penduduk 196.055 jiwa dengan sebaran penduduk 2.463 jiwa/km².

Kesembilan kecamatan tersebut terdiri atas 50 kelurahan, 459 RW dan 1.302 RT. Penduduk kota pada tahun 2010 adalah 180.127 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 2.718 jiwa/km².

Pemekaran wilayah terjadi pada bulan Maret 2011, dengan membagi Kota Gorontalo menjadi 9 kecamatan, yaitu:

Pertumbuhan ekonomi tahun 2002 mencapai 6,59%, sementara PDRB harga konstan tahun 2002 sebesar 246.604,30 juta rupiah dan pendapatan per kapita sebesar Rp. 3.795.931,44,- Aktivitas perekonomian penduduk lebih banyak bergerak di bidang jasa sehingga sektor ini menyumbangkan kontribusi terbesar untuk pembentukan PDRB yang disusul sektor-sektor lainnya.

Di Kota Gorontalo terdapat fasilitas pendidikan baik dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Disamping itu Pemerintah Kota Gorontalo mulai tahun 2008 menyediakan Bus Sekolah Gratis untuk para siswa mulai sekolah dasar sampai dengan SMU untuk mensukseskan program pemerintah ayo sekolah. Sampai saat ini bus sekolah ini masih difungsikan dengan benar dan sangat membantu bagi transportasi pelajar.

Perguruan tinggi yang ada di Kota Gorontalo diantaranya ialah Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Universitas Ichsan Gorontalo, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ichsan, Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bina Taruna, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Ichsan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bina Mandiri, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Bisnis (STIMB), Akademi Komputer Mall Cendekia, Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia (ASMI) Bina Taruna, Politeknik Kesehatan Kemenkes, STIKES Bakti Nusantara, Universitas Gorontalo (Kampus II), Universitas Terbuka dan lainnya.

Rumah Sakit yang besar di Kota Gorontalo adalah Rumah Sakit Aloei Saboe yang hingga kini masih rumah sakit terbesar di kawasan Teluk Tomini. Masalah kesehatan yang pernah muncul adalah Busung Lapar dan Kaki Gajah. Khusus Kaki Gajah, daerah ini memang banyak terdapat tempat-tempat yang berair seperti rawa-rawa sehingga nyamuk banyak bersarang di sini. Kasus terakhir yang ditangani adalah penderita Kaki Gajah yang berada di kelurahan Liluwo yang rumah penderitanya di depan rumah Medi Botutihe, Wali kota Gorontalo.

Terdapat berbagai macam jenis transportasi darat di Kota Gorontalo yakni bentor, bendi, angkutan kota, dan Bus Way Hulondhalangi. Namun dari beberapa moda transportasi tersebut, bentor yang paling mendominasi.

Untuk melayani akses transportasi udara dari dan ke Kota Gorontalo dapat melalui Bandar Udara Jalaludin yang terletak 30 Km dari pusat Kota Gorontalo. Saat ini Bandara tersebut dapat didarati oleh pesawat jenis Airbus A330, Fokker-28, Fokker-100, Boeing 737 dan Boeing 777-200. Perusahaan-perusahaan penerbangan yang melayani rute penerbangan ini antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air dan Sriwijaya Air.

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan.

Serta juga dibahas dalam KBBI, bahwa Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan/jasa.

Pengadaaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya.

Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.

 

PENGERTIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa :

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa.

TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu:

  • Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
  • Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
  • Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
  • Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
  • Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
  • Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
  • Mendorong pemerataan ekonomi.
  • Mendorong pengadaan berkelanjutan.

 

PRINSIP – PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa :

 

EFISIEN

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:

  • Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
  • Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
  • Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
  • Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
  • Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

 

EFEKTIF

Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

  • Kualitas terbaik;
  • Penyerahan tepat waktu;
  • Kuantiutas terpenuhi;
  • Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
  • Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

 

TRANSPARAN

Adanya suatu keadaan dimana pihak-pihak yang terkait didalam kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang dan/jasa yang akan dibeli dan dapat memantau proses lebih detail. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:

  • Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
  • Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
  • Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
  • Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Sehingga dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

  • Pengumuman yang luas dan terbuka;
  • Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
  • Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
  • Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya

TERBUKA

Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

 

BERSAING

Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang sehat antar penyedia.

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.

Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

  • PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
  • Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
  • Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
  • Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
  • Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
  • Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

 

ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF

Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa menuju untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

  • Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
  • Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
  • Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
  • Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
  • Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
  • Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.

 

AKUNTABEL

Kegiatan pengadaan dapat ditelusuri dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:

  • Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
  • Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
  • Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta

 

KESIMPULAN

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan dengan cara dan waktu sesuai peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.