Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah badan peradilan yang bertugas mengadili sengketa antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingan pemohon. Dasar hukumnya adalah UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009.
Objek sengketa PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) — penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat TUN, berisi tindakan hukum TUN, bersifat konkret, individual, dan final. Pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perluasan objek sengketa mencakup tindakan faktual pejabat pemerintah dan keputusan fiktif negatif (diam selama batas waktu yang ditentukan). Tenggang waktu gugatan adalah 90 hari sejak KTUN diterima atau diumumkan.
Dalam praktik bisnis, PTUN relevan untuk menggugat: pencabutan izin usaha yang tidak sah, penolakan permohonan perizinan yang tidak berdasar, KTUN yang cacat prosedur atau substansi, dan tindakan pemerintah yang merugikan kepentingan bisnis. Pengajuan gugatan ke PTUN sering dikombinasikan dengan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN — instrumen penting agar KTUN yang digugat tidak dieksekusi selama proses persidangan berlangsung dan merugikan penggugat secara irreversible.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..