Tindak Pidana Korporasi
Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, di mana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana yang dapat dipidana denda, perampasan keuntungan, pencabutan izin, pembubaran, dan penutupan korporasi.
Korporasi dinyatakan bersalah apabila: (1) tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi; (2) tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi; (3) tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; dan (4) korporasi tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai (failure to prevent). Standar pembuktian ini mengadopsi teori corporate liability dengan elemen pencegahan proaktif.
Implikasi praktis bagi perusahaan: implementasi Compliance Program yang efektif — mencakup kode etik, sistem kontrol internal, pelatihan anti-korupsi, dan mekanisme pelaporan pelanggaran — tidak hanya merupakan praktik tata kelola yang baik tetapi juga menjadi affirmative defense yang dapat meringankan atau menghapus pertanggungjawaban pidana korporasi. ISO 37001 tentang Anti-Bribery Management Systems menjadi standar internasional yang semakin banyak diadopsi perusahaan besar di Indonesia.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..