Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah serangkaian perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPU mencakup tiga tahap klasik: placement (penempatan), layering (pelapisan), dan integration (integrasi).
Penegakan TPPU melibatkan koordinasi antara PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), KPK, Polri, dan Kejaksaan. PPATK menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari Pihak Pelapor (bank, asuransi, notaris, akuntan) dan menganalisis aliran dana mencurigakan. Ancaman pidana TPPU mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.
Karakteristik khas TPPU adalah dapat diterapkan sebagai dakwaan kumulatif bersama tindak pidana asal (predicate crime) seperti korupsi, narkotika, atau penggelapan pajak. Beban pembuktian bersifat terbalik untuk aset yang diduga hasil kejahatan — terdakwa wajib membuktikan asal-usul sah hartanya. Bagi konsultan hukum bisnis, implementasi program Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC) yang kuat adalah kewajiban kepatuhan hukum yang tidak dapat diabaikan.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..