Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Hukum Bisnis
ESG (Environmental, Social, and Governance) adalah kerangka penilaian kinerja non-keuangan perusahaan yang semakin menjadi standar global dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Di Indonesia, kewajiban pelaporan ESG bagi perusahaan publik diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) secara bertahap.
Aspek lingkungan dalam konteks hukum Indonesia terkait dengan kewajiban AMDAL, UKL-UPL, SPPL berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. 22 Tahun 2021, serta kepatuhan terhadap regulasi emisi dan limbah sektoral. Aspek sosial mencakup kepatuhan ketenagakerjaan, keterlibatan masyarakat lokal (FPIC untuk proyek di tanah adat), dan program CSR yang diwajibkan bagi perseroan di bidang sumber daya alam berdasarkan Pasal 74 UU PT. Aspek governance mencakup implementasi GCG, anti-korupsi, dan transparansi.
Dalam praktik hukum korporat dan pembiayaan, persyaratan ESG semakin menjadi klausul standar dalam green loan dan sustainability-linked loan yang mensyaratkan peminjam memenuhi target ESG tertentu sebagai syarat memperoleh suku bunga preferensial. Konsultan hukum bisnis yang mendampingi perusahaan dalam akses pembiayaan internasional dan IPO di bursa global wajib memastikan kepatuhan ESG yang dapat diverifikasi dan dilaporkan secara kredibel berdasarkan standar internasional seperti GRI Standards dan TCFD recommendations.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..