Bona Fide
Bona fide (Latin: dengan itikad baik) adalah prinsip hukum yang mensyaratkan tindakan dilakukan dengan kejujuran, keterbukaan, dan tanpa niat menipu atau merugikan pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip ini dikodifikasikan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Dalam hukum pidana, bona fide relevan sebagai faktor penghapus atau peringan pertanggungjawaban pidana.
Dalam perkara korupsi kebijakan, argumen bona fide adalah salah satu pembelaan utama: pejabat yang mengambil keputusan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia saat itu, mengikuti prosedur yang berlaku, dan tanpa niat memperkaya diri atau pihak lain, berargumen bahwa tindakannya dilakukan dengan itikad baik meskipun hasilnya kemudian merugikan keuangan negara. Ini relevan khususnya dalam dakwaan Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan wewenang.
Untuk membuktikan bona fide, advokat perlu menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan proses pengambilan keputusan yang patut: notulensi rapat, konsultasi dengan tim hukum, kepatuhan terhadap arahan atasan atau regulasi yang berlaku, serta tidak adanya keuntungan pribadi yang diperoleh klien dari keputusan tersebut. Rekam jejak integritas klien sebelum perkara juga dapat menjadi pertimbangan yang meringankan dalam persidangan.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..